SAMARINDA — Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur merilis hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang mengungkap dinamika demografi kompleks di provinsi. Meski jumlah penduduk terus bertambah dari 3,028 juta jiwa pada 2010, laju pertumbuhannya justru menurun signifikan. Kepala BPS Kaltim Mas'ud Rifai menjelaskan fenomena ini saat presentasi data di Samarinda, Kamis.
"Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kaltim melambat menjadi 1,52 persen per tahun," ujar Mas'ud Rifai. Perlambatan ini mencerminkan tren nasional: keluarga Indonesia rata-rata memiliki lebih sedikit anak, akibat meningkatnya pendidikan dan partisipasi ekonomi perempuan.
Namun dalam konteks perencanaan pembangunan, angka tersebut masih memberikan ruang maneuver bagi daerah. Data SUPAS 2025 menunjukkan rasio ketergantungan Kaltim konsisten di angka 40,19 persen — paling rendah dalam dekade terakhir. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) hanya menopang sekitar 40-41 orang yang belum atau sudah tidak bekerja.
"Selama periode 2010–2025 rasio ketergantungan tetap konsisten di bawah 50. Ini membuktikan Kalimantan Timur masih berada dalam fase bonus demografi," kata Mas'ud. Kondisi ini menjadi momen emas: jika dimanfaatkan dengan investasi pendidikan dan lapangan kerja, populasi usia produktif yang besar menjadi akselerator ekonomi.
Namun window of opportunity ini tidak selamanya terbuka. Data gender menunjukkan keseimbangan yang relatif stabil: 2,095 juta laki-laki (51,74 persen) dan 1,954 juta perempuan (48,26 persen). Angka kelahiran total (TFR) mencapai 2,09 per perempuan, sementara angka kematian bayi turun ke 13,47 per 1.000 kelahiran hidup — indikator kesehatan membaik.
Paradoksnya: saat penduduk usia produktif masih dominan, populasi lanjut usia (lansia) malah meningkat pesat ke 9,05 persen. Ini hasil perpaduan dua tren: migrasi masuk yang tinggi — 30 dari 100 penduduk Kaltim lahir di luar provinsi — dan peningkatan harapan hidup.
Lonjakan lansia ini tidak merata di seluruh Kaltim. Kabupaten Mahakam Ulu mencatat rasio ketergantungan tertinggi (42,47 persen), sementara Penajam Paser Utara terendah (29,92 persen). Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan pola migrasi dan penyebaran industri.
Peningkatan lansia menuntut pemerintah daerah bertindak proaktif. Mas'ud menekankan bahwa layanan sosial, kesehatan, dan perlindungan sosial harus disesuaikan dengan karakteristik populasi yang menua. Data SUPAS 2025 juga mencatat prevalensi penyandang disabilitas pada penduduk usia 5 tahun ke atas sebesar 1,75 persen — kelompok yang juga memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan inklusif.
Singkatnya, Kaltim sedang di simpang jalan: masih memanfaatkan bonus demografi, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi aging population yang tak terelakkan. Keputusan investasi publik pada dua-tiga tahun ke depan akan menentukan apakah provinsi siap atau terjebak dalam perangkap pendapatan menengah.