BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud secara resmi membuka kegiatan Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Acara ini menjadi penanda dimulainya proses digitalisasi data penerima bansos di kota minyak tersebut.
Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa data yang valid dan mutakhir adalah fondasi dari seluruh skema perlindungan sosial. Tanpa data yang akurat, bantuan tidak akan tepat sasaran. “Data yang akurat memastikan bansos benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” ujarnya di hadapan para peserta sosialisasi.
Program ini menyasar seluruh warga Balikpapan yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan sistem digital, proses verifikasi dan validasi data diharapkan lebih cepat dan transparan. Warga tidak perlu lagi khawatir data ganda atau nama yang tidak terdaftar.
Kick off yang digelar baru-baru ini menandai tahap awal perluasan piloting. Pemerintah kota menargetkan sistem digital ini bisa beroperasi penuh pada tahun 2026. Tahap sosialisasi saat ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kelurahan hingga kecamatan.
Dampak paling nyata adalah berkurangnya potensi kesalahan penyaluran bansos. Warga yang memenuhi syarat akan lebih mudah diidentifikasi. Selain itu, proses pengaduan dan pemutakhiran data juga bisa dilakukan secara digital, tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan.
Pemkot Balikpapan akan melibatkan petugas sosial di tingkat RT/RW untuk melakukan verifikasi lapangan secara berkala. Data yang masuk akan dicocokkan dengan basis data kependudukan dan program bantuan lainnya. “Kolaborasi dengan semua pihak sangat penting agar data yang kita miliki selalu segar,” tambah Rahmad Mas’ud.
Wali Kota mengingatkan bahwa manipulasi data penerima bansos bisa berakibat fatal. Selain membuat program tidak efektif, hal ini juga merugikan warga yang seharusnya mendapat bantuan. Pemkot akan memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi rutin terhadap data yang dilaporkan.
Setelah sosialisasi, Pemkot akan memulai pendataan ulang dan integrasi sistem digital di seluruh kelurahan. Pelatihan bagi operator dan petugas lapangan juga akan digelar secara bertahap. Targetnya, pada awal 2026, seluruh proses perlinsos sudah berbasis digital dan siap diimplementasikan.