MAHAKAM ULU — Bupati Angela Idang Belawan menilai kehadiran satuan kerja BPN di Mahulu sudah mendesak, bukan sekadar soal kemudahan administrasi. Selama ini warga harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus dokumen pertanahan. Kondisi itu diperberat luasnya wilayah kabupaten yang aksesnya masih menjadi tantangan.
"Aset tanah baik milik masyarakat maupun pemerintah daerah memerlukan kepastian hukum dan pentingnya layanan administrasi pertanahan lebih mudah, sehingga kehadiran BPN di Mahulu kami nilai urgen," ujar Angela di Mahulu, Jumat.
Pemkab Mahulu tidak hanya menyampaikan usulan lisan. Langkah awal berupa pengukuran lahan untuk lokasi Kantor BPN sudah disiapkan. Angela berharap Kanwil ATR/BPN Kaltim mendampingi dan mengomunikasikan persyaratan yang dibutuhkan ke pemerintah pusat agar proses pembentukan tidak berlarut-larut.
Menurut Angela, layanan pertanahan yang dekat dengan masyarakat akan mempercepat efektivitas pelayanan. Kepastian status dan sertifikasi tanah juga menjadi dasar penting dalam penyediaan fasilitas publik maupun pengelolaan aset pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu Stephanus Madang menyebut penataan dan sertifikasi aset tanah berkaitan erat dengan upaya meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Kebutuhan itu muncul terutama di tengah penyesuaian transfer ke daerah.
Dengan kata lain, kantor BPN dianggap bukan hanya melayani warga secara administratif, tetapi juga menopang fiskal daerah. Aset yang statusnya jelas lebih mudah dikelola dan dioptimalkan.
Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim Shamy Ardian menyambut baik usulan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
"Kami siap menyampaikan urgensi pembentukan satuan kerja di Mahulu kepada Sekretaris Jenderal ATR/BPN agar memperoleh pertimbangan dan tindak lanjut yang lebih cepat," kata Shamy.
Pertemuan Bupati Angela dengan Shamy berlangsung di Samarinda, Rabu (4/11). Dalam pertemuan itu, Angela meminta kepastian terkait rencana kehadiran satuan kerja BPN di Mahulu.
Angela menegaskan kebutuhan ini semakin mendesak karena wilayah Mahulu sangat luas. Pelayanan pertanahan, menurut dia, semestinya dekat dengan masyarakat.
"Kami melihat kebutuhan ini semakin mendesak, mengingat wilayah Mahulu yang luas, sedangkan pelayanan pertanahan sudah semestinya dekat dengan masyarakat," ujarnya.
Jika terealisasi, warga Mahulu tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus sertifikat atau dokumen tanah. Proses pembentukan kantor kini menunggu koordinasi Kanwil ATR/BPN Kaltim dengan Sekretaris Jenderal ATR/BPN.