SAMARINDA — Angka UMP Kaltim 2027 yang ditetapkan Rp 4,04 juta memang naik, tetapi jaraknya dengan KHL Rp 6 juta masih lebar. Aji Sofyan Effendi menilai persoalan tidak berhenti pada besaran kenaikan. Menurut dia, yang perlu diuji justru seberapa jauh upah itu mampu menopang belanja rumah tangga pekerja.
Selisih hampir Rp 2 juta antara UMP dan KHL menjadi sorotan utama. Aji menilai angka itu menunjukkan peningkatan upah masih belum mencapai standar kebutuhan hidup yang menjadi rujukan penghitungan.
Penetapan UMP, kata Aji, selalu mempertemukan dua pihak dengan kebutuhan berbeda. Pekerja butuh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perusahaan harus menjaga kemampuan membayar upah di tengah perubahan permintaan dan biaya operasional.
“UMP ini mengatur dua kepentingan, yaitu pengusaha dan pekerja. Kondisi perusahaan memang tidak semuanya sedang baik, sehingga ini menjadi dilema. Tetapi, jangan sampai kondisi ekonomi atau daya beli dijadikan alasan untuk membayar pekerja di bawah UMP,” ujarnya, Sabtu (21/11).
Pernyataan itu menegaskan satu hal: kondisi perusahaan tidak bisa dijadikan pembenaran sepihak untuk membayar di bawah ketentuan. Aji menempatkan persoalan upah sebagai keputusan yang harus dijalankan, bukan sekadar disepakati.
Aji mengingatkan, keputusan yang telah ditetapkan harus diikuti pengawasan. Tanpa pengawasan memadai, kebijakan pengupahan berisiko berhenti sebagai ketentuan administratif yang tidak sepenuhnya dirasakan pekerja.
Pemerintah, menurutnya, perlu mengembangkan mekanisme pemeriksaan yang mampu menggambarkan kondisi perusahaan secara objektif. Apabila perusahaan menyatakan tidak sanggup membayar upah sesuai ketentuan, alasan tersebut harus diperiksa melalui dokumen keuangan dan perkembangan kegiatan usahanya.
“Kalau perusahaan mengatakan tidak mampu, harus diperiksa dulu kondisi perusahaannya. Lihat laporan keuangannya, neracanya, apakah produksinya turun atau keuntungannya berkurang. Jadi, harus dilihat alasan sebenarnya,” jelasnya.
Pemeriksaan dokumen keuangan dinilai penting untuk membedakan dua hal. Perusahaan yang benar-benar mengalami tekanan usaha, dan perusahaan yang sekadar menggunakan kondisi ekonomi sebagai alasan menekan biaya tenaga kerja.
Bagi Aji, perbedaan itu hanya bisa dipastikan lewat data. Neraca, laporan keuangan, dan perkembangan produksi menjadi alat uji, bukan pernyataan lisan pengusaha semata.
Dengan UMP Kaltim 2027 di Rp 4,04 juta dan KHL Rp 6 juta, pekerja di provinsi ini masih menghadapi jarak yang harus ditutup. Kenaikan angka upah sudah di depan mata, tetapi jaminan bahwa kesejahteraan ikut naik masih bergantung pada seberapa serius pengawasan dijalankan.