JAKARTA – Pengadaan anggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar memicu polemik luas di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, DPP Partai Golkar telah meminta keterangan langsung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan mengingatkan kadernya tersebut untuk lebih peka terhadap aspirasi publik.
Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Rudy Mas'ud. Ia menekankan bahwa meskipun gubernur memiliki hak atas fasilitas dinas, besaran anggaran yang digunakan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi ekonomi rakyat saat ini.
"Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi. Apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," ujar Sarmuji di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Sarmuji mengakui adanya argumen mengenai kondisi geografis Kalimantan Timur yang ekstrem dan luasnya wilayah yang setara dengan Pulau Jawa, sehingga memerlukan spesifikasi kendaraan tertentu. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan anggaran tidak boleh lepas dari konteks efisiensi nasional.
Hingga saat ini, Rudy Mas'ud dilaporkan masih menggunakan mobil pribadi untuk operasional kedinasannya. Golkar menilai langkah tersebut lebih bijak dilakukan untuk sementara waktu sembari mengevaluasi rencana pengadaan yang sudah diketok sejak tahun 2024 tersebut.
Alasan Pemerintah Provinsi Kaltim
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas tersebut didasari oleh kebutuhan operasional untuk menjangkau wilayah pelosok dengan medan berat.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," jelas Sri Wahyuni.
Meskipun alasan teknis telah dipaparkan, kritik tetap datang dari berbagai pihak, termasuk sejumlah fraksi di DPR RI yang menilai pengadaan mobil mewah tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan Pemerintah Pusat.