SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda mencatat persoalan krusial dalam penanganan banjir di kota ini. Bukan soal minimnya program pembangunan, melainkan belum tersambungnya seluruh sistem pengendalian banjir dari hulu hingga hilir.
Anggota Komisi III sekaligus Anggota Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun belum bisa berfungsi optimal. Penyebabnya, komponen pendukung lainnya belum rampung dikerjakan.
“Masalahnya, sistem pengendalian banjir ini belum selesai. Kolam retensi, outlet, drainase hingga aliran menuju sungai belum terkoneksi,” ujar Rohim, Rabu (13/5/2026).
Salah satu contoh nyata yang disorot adalah kawasan Sempaja. Kolam retensi di wilayah tersebut sudah selesai dibangun, namun tidak mampu bekerja maksimal. Outlet dan jaringan drainase yang menjadi penghubung ke aliran sungai belum terselesaikan.
Kondisi ini membuat anggaran yang telah dikucurkan tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan genangan di titik-titik rawan banjir. “Kalau hanya kolam retensi yang selesai, sementara outlet dan drainasenya belum, tentu sistemnya tidak akan berfungsi maksimal,” tegas Rohim.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota untuk mengubah pola perencanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Abdul Rohim menilai proyek seharusnya difokuskan pada satu sistem yang utuh dan saling terhubung, bukan tersebar di banyak titik tanpa penyelesaian menyeluruh.
“Lebih baik selesaikan satu sistem secara terintegrasi daripada anggaran tersebar, tetapi hasilnya belum bisa dimanfaatkan maksimal,” tegasnya.
Pembangunan yang dilakukan secara parsial, menurutnya, berpotensi membuat proyek tidak efektif meski menelan anggaran besar. DPRD pun meminta pemerintah segera mengoperasikan proyek-proyek yang telah selesai agar manfaatnya bisa langsung dirasakan warga.
Ke depan, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan akan diperketat. DPRD memastikan tidak ada lagi infrastruktur yang mangkrak atau tidak berfungsi setelah diresmikan.
Melalui rekomendasi pansus, DPRD berharap penanganan banjir di Samarinda dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu mengurangi titik-titik genangan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Persoalan banjir di Samarinda sendiri kerap muncul setiap musim hujan, terutama di kawasan padat penduduk seperti Sempaja dan sekitarnya.