SAMARINDA — Status dukungan PAN terhadap hak angket di DPRD Kalimantan Timur masih menggantung. Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izrahuddin, menegaskan partainya belum mengambil keputusan final karena masih menunggu hasil koordinasi internal.
“Kami mau diskusi internal karena ini fraksi gabungan (bersama NasDem), bukan fraksi sendiri. Jadi harus satu suara dulu sebelum dibawa ke paripurna,” ujar Erwin saat ditemui di Hotel Harris Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Menurut Erwin, secara prosedural usulan hak angket yang sudah masuk ke forum paripurna tidak bisa berhenti begitu saja meski ada anggota yang menarik dukungan. Syarat minimal dukungan harus tetap terpenuhi agar proses berjalan.
“Tinggal nanti paripurnanya berjalan lancar atau tidak. Kami tetap membuka peluang mendukung, tapi harus satu suara,” ucapnya.
Erwin juga membantah rumor di media sosial yang menyebut PAN mendapat tekanan politik dalam menyikapi hak angket ini. Ia menegaskan tidak ada komunikasi maupun intervensi dari pihak luar, termasuk dari pemerintah provinsi.
“Saya berani sumpah enggak ada begitu-begitu. Pelantikan saja saya enggak minta sumbangan ke gubernur. Biar saya netral dan enggak bisa diintervensi siapa pun,” tegasnya.
Meski PAN merupakan bagian dari koalisi nasional, Erwin menilai fungsi kontrol dan kritik terhadap kebijakan kepala daerah tetap harus berjalan secara objektif.
Sementara itu, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan akan tetap mengawal jalannya hak angket. Humas aliansi, Lukman Nil Hakim, menyebut massa akan bergerak di dua titik utama pada 21 Mei 2026 mendatang, yakni Kantor Kejati Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
“Aksi tanggal 21 Mei tetap lanjut sesuai rencana. Kami ingin memastikan enam fraksi yang sebelumnya mendukung tetap konsisten mengawal proses ini hingga paripurna,” kata Lukman.
Selain mengawal hak angket, aliansi tersebut berencana menyerahkan sejumlah temuan dan aspek hukum kepada Kejaksaan Tinggi Kaltim. “Kami sampaikan temuan hukum supaya semua lembaga bergerak. Kejati, BPK, dan lainnya jangan diam. Kami mengajak mahasiswa, tokoh adat, hingga emak-emak untuk turun karena ini sudah darurat,” pungkasnya.