BONTANG — Perubahan pola konsumsi dari Pertamax ke Pertalite pasca kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi perhatian serius DPRD Kota Bontang. Andi Faizal mengingatkan bahwa jika tidak diantisipasi, pergeseran ini bisa memicu antrean panjang hingga stok cepat habis di sejumlah SPBU.
Menurut Andi Faizal, kuota Pertalite yang dialokasikan Pertamina untuk Kota Bontang telah dihitung berdasarkan jumlah kendaraan dan kebutuhan konsumsi warga. Namun, lonjakan permintaan di luar perkiraan akibat peralihan pengguna Pertamax bisa mengganggu keseimbangan pasokan.
“Kalau tiba-tiba Pertalite cepat habis, tentu harus dilihat penyebabnya. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Andi Faizal menegaskan, tanggung jawab pengawasan tidak bisa dibebankan semata-mata kepada pemerintah daerah. Ia mendorong aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk turun langsung mengawasi penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
“Kami minta warga melapor ke pihak berwajib, apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Jika ada hak masyarakat yang hilang karena kelangkaan atau penyalahgunaan, tentu itu harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya.
Ketua DPRD mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melapor jika menemukan indikasi penyelewengan. Menurutnya, pengawasan bersama menjadi kunci agar hak warga yang berhak menerima subsidi tidak hilang akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab.
Langkah antisipasi ini dinilai krusial mengingat BBM subsidi seperti Pertalite menjadi andalan masyarakat Bontang, terutama di tengah tekanan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang baru saja berlaku.