BALIKPAPAN — Perdebatan mengenai hak angket DPRD Kaltim memasuki babak baru. Alih-alih sekadar alat kontrol, wacana ini kini berada di persimpangan antara tuntutan transparansi publik dan kepentingan politik segelintir aktor.
Dorongan untuk menggunakan hak angket muncul dari sejumlah fraksi di DPRD Kaltim. Mereka mempertanyakan sejumlah kebijakan strategis pemerintah provinsi terkait pengelolaan tambang dan bagi hasil migas yang dinilai kurang terbuka.
Ketidakjelasan data mengenai kontribusi perusahaan tambang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu pemicu utama. Publik menuntut adanya audit dan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kebocoran penerimaan negara di daerah.
Namun, langkah ini tidak bisa dilepaskan dari peta politik lokal. Beberapa pengamat menilai bahwa hak angket kerap digunakan sebagai alat tawar-menawar politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.
"Hak angket adalah instrumen konstitusional. Tapi dalam praktiknya, seringkali ia menjadi komoditas politik," ujar seorang sumber di lingkungan DPRD Kaltim yang enggan disebut namanya.
Kekhawatiran terbesar adalah jika proses angket berubah menjadi ajang saling serang antar-elite, bukan lagi upaya mencari kebenaran dan perbaikan tata kelola.
Jika hak angket benar-benar digulirkan, prosesnya diperkirakan berlangsung berbulan-bulan. DPRD akan membentuk panitia angket yang berwenang memanggil pejabat daerah, BUMD, hingga perusahaan tambang untuk dimintai keterangan.
Bagi warga, hasil dari hak angket bisa berdampak langsung pada kebijakan belanja daerah. Jika ditemukan kebocoran atau inefisiensi, potensi peningkatan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di kampung-kampung bisa terbuka lebar.
Namun, jika gagal fokus, proses ini hanya akan menyita energi dan anggaran tanpa hasil yang signifikan bagi masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final dari pimpinan DPRD Kaltim mengenai pengajuan hak angket. Sejumlah fraksi masih melakukan lobi internal untuk mengukur dukungan politik.
Yang jelas, publik Kaltim akan terus mengawasi. Di tengah hiruk-pikuk politik, tuntutan akan tata kelola yang bersih dan transparan tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.