SAMARINDA — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur bergerak cepat menindaklanjuti penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di 10 kabupaten/kota se-Kaltim telah diinstruksikan untuk menyisir data pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing.
Instruksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Kejati Kaltim melalui surat edaran internal pekan lalu. Langkah ini dinilai krusial untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pengadaan bahan baku, distribusi, hingga pencairan dana operasional dapur MBG.
Para Kajari diminta mendata secara detail jumlah SPPG yang beroperasi, volume penerima manfaat, serta nominal anggaran yang telah dikucurkan. Data ini akan diverifikasi silang dengan laporan pertanggungjawaban yang disetor pengelola dapur ke Badan Gizi Nasional.
“Kami fokus pada kesesuaian antara jumlah penerima manfaat dengan realisasi pengadaan bahan pangan. Jika ada selisih signifikan, itu indikasi awal,” ungkap sumber internal Kejati Kaltim yang enggan disebut namanya.
Program MBG yang menyasar jutaan anak sekolah dan ibu hamil di Indonesia memiliki anggaran triliunan rupiah. Di Kalimantan Timur sendiri, ribuan SPPG telah beroperasi di berbagai daerah, mulai dari perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan hingga pelosok di Kutai Kartanegara dan Berau.
Besarnya aliran dana dan banyaknya titik layanan membuat celah korupsi rentan terjadi. Modus yang biasa ditemukan antara lain mark-up harga bahan pokok, penggelembungan jumlah penerima manfaat, hingga pemotongan dana operasional oleh oknum pengelola.
Data yang terkumpul dari seluruh Kejari di Kaltim akan dikirim ke Kejati Samarinda dalam waktu dekat untuk direkapitulasi. Hasil akhirnya akan dilaporkan ke Tim Jaksa Penyidik Kejagung di Jakarta sebagai bahan pengembangan perkara.
Jika dugaan korupsi terbukti, dampak paling langsung dirasakan oleh penerima manfaat program. Anak sekolah dan ibu hamil di Kaltim berpotensi kehilangan hak atas makanan bergizi yang seharusnya mereka terima setiap hari.
Selain itu, negara juga berpotensi mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit. Anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi masyarakat malah dikorupsi oleh segelintir pihak.
Kejati Kaltim memastikan proses pengumpulan data dan penyidikan berjalan transparan. Masyarakat juga diimbau untuk melapor jika menemukan indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG di lingkungan masing-masing.