SAMARINDA — Badan Pusat Statistik menempatkan Kalimantan Timur di peringkat empat nasional untuk Indeks Kebahagiaan dengan skor 73,57. Capaian itu bersanding dengan sejumlah indikator makro yang menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia.
Namun di balik angka itu, data BPS 2025 menunjukkan 6.972 kasus perceraian terjadi dari 20.645 pernikahan. Artinya, hampir 30 persen pernikahan di Kaltim berakhir di meja pengadilan.
BPS mengukur Indeks Kebahagiaan lewat tiga dimensi utama yang dijabarkan ke dalam 19 indikator. Ketiganya adalah kepuasan hidup (life satisfaction), kondisi emosional sesaat (affect), dan kedalaman makna hidup seseorang (eudaimonia).
Indikator yang dinilai mencakup pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kesehatan, kondisi rumah, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, keadaan lingkungan, hingga kondisi keamanan. Ada pula penilaian atas perasaan senang, perasaan tidak cemas, dan perasaan tidak tertekan.
Dua kota utama Kaltim juga kerap masuk daftar kota bahagia versi platform pariwisata. Balikpapan pernah menduduki peringkat ketiga Most Livable City dan meraih Adipura sebagai kota terbersih. Samarinda pernah berada di urutan kedua nasional pada uji coba Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan BPS tingkat kota, di bawah DKI Jakarta.
Kekayaan sumber daya alam menjadi penopang utama ekonomi Kaltim. Dari sektor migas, provinsi ini menyumbang 30 persen produksi nasional. Ratusan tongkang batu bara yang melintas di Jembatan Mahakam setiap hari berkontribusi sekitar Rp 800 triliun per tahun bagi pendapatan nasional.
Luas kebun kelapa sawit di Kaltim mencapai 1,4 juta hektare dengan produksi 21 juta ton per tahun. Omzetnya ditaksir Rp 60-an triliun per tahun, sementara pendapatan petani sawit berkisar Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan per hektare.
Rata-rata PDRB per kapita Kaltim pada 2024 mencapai Rp 212,18 juta, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Pengeluaran riil masyarakat per bulan mencapai Rp 2,12 juta berdasarkan data Susenas BPS.
Angka PDRB per kapita itu perlu dibaca hati-hati. Nilai tersebut merupakan rata-rata ekonomi makro yang mencakup sektor pertambangan, migas, dan keuntungan perusahaan besar, bukan pendapatan bersih setiap individu.
Indeks Pembangunan Manusia Kaltim pada 2025 berada di urutan keempat dengan skor 79,39. Tiga daerah di atasnya adalah DKI Jakarta (85,05), DI Yogyakarta (82,48), dan Kepulauan Riau (80,53).
Faktor ekonomi disebut sebagai penyebab paling dominan perceraian di Kaltim. Nafkah yang tidak mencukupi dan ketiadaan stabilitas pendapatan menjadi pemicu utama, yang ujungnya bermuara pada kemiskinan.
BPS mencatat pada Maret 2026 jumlah orang miskin di Kaltim mencapai 200,64 ribu orang atau sekitar 5,14 persen. Angka resmi itu belum menghitung indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.
Sementara jumlah pengangguran per Mei 2026 sebanyak 111.371 orang atau sekitar 5,24 persen. Kaltim menjadi provinsi dengan penganggur terbanyak kedua di Kalimantan setelah Kalimantan Barat.
Beban ekonomi dan persoalan rumah tangga berdampak pada kondisi psikologis warga. Kecemasan berlebihan dan luka batin yang tidak ditangani dapat memicu gangguan kesehatan fisik maupun mental secara bersamaan.
Gangguan fisik yang muncul meliputi penurunan imunitas, gangguan pencernaan, ketegangan otot, nyeri, dan peningkatan detak jantung. Dari sisi mental, dampaknya bisa berupa insomnia, depresi kronis, hingga penurunan kualitas hidup.
Kesenjangan antara capaian statistik dan kondisi riil warga menjadi catatan tersendiri. Indeks kebahagiaan yang tinggi di atas kertas tidak selalu sejalan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat di kampung dan kelurahan.