Pencarian

DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati KUA-PPAS 2027, Belanja Rp13,74 Triliun dan Pendapatan Rp12,76 Triliun

Jumat, 20 November 2026 • 07:46:01 WIB
DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati KUA-PPAS 2027, Belanja Rp13,74 Triliun dan Pendapatan Rp12,76 Triliun
Rapat paripurna DPRD Kaltim menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dengan target pendapatan Rp12,76 triliun dan belanja Rp13,74 triliun.

SAMARINDA — Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 ditandatangani di Gedung Utama DPRD Kaltim, menjadi tahapan penting sebelum pemerintah daerah menyusun rancangan APBD tahun mendatang. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud bersama perwakilan Pemprov Kaltim.

Target pendapatan Rp12,76 triliun itu bersumber dari tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp9,44 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp181,36 miliar.

Belanja Rp13,74 Triliun, Pendapatan Rp12,76 Triliun

Angka belanja daerah diproyeksikan Rp13,74 triliun, lebih tinggi dari target pendapatan yang disepakati. Selisih tersebut menjadi ruang fiskal yang perlu dikelola Pemprov Kaltim dalam penyusunan APBD 2027.

Hasanuddin menjelaskan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS diawali dengan penyampaian rancangan oleh Pemprov Kaltim kepada DPRD. Rancangan kemudian dibahas bersama oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim.

Mengapa Paripurna Baru Digelar Siang Ini

Hasanuddin menyebut agenda paripurna baru dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan sejumlah hal, termasuk adanya kesepakatan antar pihak. "Sehingga baru bisa dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Dan yang mungkin menjadi pertimbangan juga adalah sudah ada kesepakatan bahwa memang bisa dilaksanakan di siang hari ini," ujar Hasanuddin.

Seluruh tahapan pembahasan, kata dia, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

"Seluruh tahapan pembahasan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur," jelasnya.

Pasal 41 Tata Tertib Jadi Dasar Pembahasan

Mekanisme pembahasan anggaran daerah dalam tata tertib tersebut diatur pada Pasal 41. Pasal itu menjadi salah satu dasar dalam proses pembahasan KUA dan PPAS yang berujung pada kesepakatan paripurna.

Hasanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat hingga tercapainya kesepakatan bersama. Menurutnya, kesepakatan itu membuka jalan bagi tahapan pembahasan APBD Kaltim 2027 berikutnya.

Dengan ditandatanganinya KUA-PPAS, tahapan pembahasan APBD Kaltim 2027 dapat berjalan sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan. Rancangan APBD selanjutnya akan mengacu pada plafon anggaran yang telah disepakati DPRD dan Pemprov Kaltim.

Follow halobalikpapan.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: seputarfakta.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks