KALIMANTAN TIMUR — Sebanyak 23.000 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah selesai dibangun 100 persen dan dijadwalkan masuk tahap soft launching operasional pada Oktober. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut 17.000 di antaranya masih menjalani verifikasi dan validasi sebelum bisa beroperasi penuh.
"Sudah 23.000 bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah 100 persen selesai dibangun. Dan sudah ada 17.000 yang sekarang sedang dalam proses verifikasi validasinya," ujar Ferry dalam sambutan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II.
Ferry menjelaskan, kepastian operasional muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden tentang tata kelola operasional koperasi tersebut. Regulasi itu menjadi dasar hukum sebelum KDKMP menjalankan fungsi distribusi dan penyaluran program pemerintah.
"Dan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, kita akan siap untuk operasional karena Peraturan Presiden tentang tata kelola operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah ditandatangani Presiden," kata Ferry saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Meski begitu, Ferry tidak merinci berapa jumlah KDKMP yang benar-benar siap beroperasi pada Oktober nanti. Ia hanya menyebut soft launching akan menyusul proses verifikasi yang tengah berjalan.
Kehadiran KDKMP diproyeksikan mengemban sejumlah peran sekaligus. Ferry menyebut ada tiga fungsi utama yang akan dijalankan koperasi ini begitu operasional:
Peran sebagai penyalur barang subsidi dinilai bakal mengubah pola distribusi yang selama ini berjalan. Ferry menyebut kebijakan itu diambil agar masyarakat desa dan kelurahan menerima hak atas barang bersubsidi dengan harga dan jumlah yang sesuai.
"Jadi memang ini agak merubah mata rantai distribusinya, tetapi ini diputuskan oleh Bapak Presiden semata-mata adalah supaya masyarakat menerima hak dari barang-barang bersubsidi itu bisa mendapatkan harga dan juga jumlah barang yang sesuai dengan jumlah masyarakat atau penduduk di desa atau kelurahan tersebut," ujarnya.
Bagi pelaku usaha di tingkat desa, KDKMP berpotensi menjadi pembeli pertama hasil produksi lokal. Skema offtaker memungkinkan peternak, nelayan, dan petani menjual hasil panen langsung ke koperasi tanpa harus bergantung pada tengkulak.
Dari sisi rantai pasok, penunjukan KDKMP sebagai penyalur LPG 3 kilogram, pupuk, dan beras SPHP mengubah jalur distribusi yang sebelumnya banyak ditangani pengecer swasta. Perubahan ini berisiko memicu penyesuaian di kalangan pedagang yang selama ini menjadi ujung rantai penyaluran subsidi.
Pemerintah menargetkan verifikasi 17.000 unit KDKMP selesai sebelum operasional dimulai. Jika proses itu rampung sesuai jadwal, Oktober menjadi titik awal berfungsinya koperasi sebagai simpul distribusi barang subsidi dan program bantuan sosial di tingkat desa dan kelurahan.