BALIKPAPAN — Kombes Pol Tedy Sopandi, Kabid Humas Polda Kaltim, menyebut kebijakan larangan vape sebagai bagian dari penguatan disiplin internal dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat. Aturan ini juga dimaksudkan menjaga profesionalisme serta kehormatan institusi Polri di mata publik.
Larangan tersebut bukan sekadar pembatasan penggunaan produk rokok elektrik. Polda Kaltim menilai aturan ini menjadi sarana membangun kesadaran seluruh personel untuk menaati ketentuan institusi dan memberi keteladanan kepada masyarakat.
"Disiplin harus tumbuh sebagai kesadaran, bukan semata-mata karena adanya pengawasan," kata Tedy.
Polda Kaltim membeberkan sejumlah pertimbangan di balik kebijakan ini. Salah satunya berkaitan dengan potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi maupun mengedarkan zat berbahaya, termasuk narkotika dalam bentuk cairan atau cartridge tertentu.
Kandungan cairan vape tidak selalu bisa diketahui hanya lewat pengamatan visual. Kondisi itu dinilai membuka celah penyalahgunaan perangkat untuk memasukkan zat terlarang yang membahayakan pengguna dan orang di sekitarnya.
Aspek kesehatan juga menjadi perhatian, terutama potensi paparan aerosol terhadap pengguna maupun orang-orang di sekitar. Karena itu, pembatasan penggunaan rokok elektrik diperlukan untuk mendukung lingkungan kerja yang sehat, tertib, dan nyaman.
Larangan diberlakukan menyeluruh di lingkungan Polri, mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri pada Polri tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan.
Dalam surat edaran tersebut, larangan juga berlaku ketika personel berada di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Tamu dan pengunjung yang memasuki lingkungan kerja Polda Kaltim serta kantor kepolisian di jajaran bawahnya turut dilarang menggunakan vape.
Personel di bagian pelayanan dan penjagaan diminta memberi pemahaman kepada masyarakat serta memastikan aturan dipatuhi secara tertib dan proporsional.
"Tidak boleh ada standar kepatuhan yang berbeda berdasarkan pangkat ataupun jabatan. Seluruh personel memiliki kewajiban yang sama untuk menaati ketentuan institusi. Demikian pula masyarakat yang berkunjung, kami harapkan dapat menghormati aturan yang berlaku di lingkungan kerja Polri," tegas Tedy.
Penerapan aturan ini mengedepankan sosialisasi, pengawasan melekat, dan pembinaan kepada seluruh personel. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk aturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.
Proses penindakan tetap memperhatikan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Tedy menegaskan keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada pengawasan pimpinan, tetapi juga komitmen dan integritas setiap personel.
"Institusi yang kuat dibangun dari personel yang memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya, menaati aturan, dan memberikan keteladanan," ujarnya.
Polda Kaltim mengajak seluruh anggota menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat budaya disiplin dan kepedulian terhadap kesehatan. Masyarakat yang berkunjung ke kantor kepolisian juga diminta mendukung penerapan aturan demi lingkungan pelayanan publik yang sehat, nyaman, dan profesional.