KALIMANTAN TIMUR — Pemantauan ETLE HUB pada 11 September hingga 8 Oktober 2026 mencatat 84,3 persen pelanggaran kendaraan angkutan barang adalah kelebihan muatan di atas 20 persen dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). Dalam 28 hari saja, tercatat 47.361 kasus dengan total kelebihan mencapai 454 ribu ton — beban tambahan yang mempercepat kerusakan jalan dan menaikkan risiko kecelakaan.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno membeberkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2026) hasil pemantauan ETLE HUB periode 11 September hingga 8 Oktober 2026. Angka rata-rata kelebihan muatan mencapai 9,59 ton per kasus, jauh di atas ambang toleransi 20 persen dari JBI yang seharusnya jadi batas aman kendaraan angkutan barang.
Djoko menegaskan temuan ini menunjukkan pelanggaran ODOL sudah menjadi pola sistematis, bukan kasus sporadis di lapangan. "Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran ODOL tidak lagi dapat dianggap sebagai kejadian insidental," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Angka 47.361 kasus dalam 28 hari setara dengan sekitar 1.691 pelanggaran kelebihan muatan setiap harinya. Total 454 ribu ton beban ekstra yang berjalan di jalan raya nasional selama periode pemantauan itu menjadi gambaran konkret mengapa infrastruktur jalan cepat rusak.
Djoko memetakan dampak praktik ODOL ke dalam lima aspek yang saling memperkuat. Pertama, keselamatan pengguna jalan terancam karena risiko kecelakaan dan korban jiwa meningkat, sementara komponen kendaraan lebih cepat aus dan umur pakainya memendek.
Beban tambahan pada kendaraan dan jalan raya, menurut Djoko, pada akhirnya tidak hanya membahayakan pengguna jalan lain. Pelaku usaha angkutan barang sendiri ikut menanggung konsekuensinya lewat biaya perawatan kendaraan yang membengkak dan umur armada yang lebih pendek.
Data ETLE HUB ini menjadi pijakan penting untuk menilai efektivitas pengawasan angkutan barang. Selama pelanggaran kelebihan muatan masih menyumbang 84,3 persen dari total pelanggaran kendaraan angkutan barang, persoalan kerusakan jalan di Indonesia tidak akan selesai hanya dengan perbaikan infrastruktur.
Data yang dipaparkan Djoko berasal dari pemantauan ETLE HUB selama 28 hari, bukan sensus nasional sepanjang tahun. Belum ada penjelasan dalam keterangan tersebut soal sebaran kasus per wilayah, jenis komoditas yang paling sering kelebihan muatan, atau langkah penindakan yang sudah dijalankan terhadap 47.361 kasus itu.
Tanpa rincian tindak lanjut, angka 454 ribu ton kelebihan muatan lebih tepat dibaca sebagai potret besarnya masalah ketimbang ukuran keberhasilan penegakan aturan.