Pengusaha Wanti-wanti Risiko Wait and See Investasi Usai Gibran Mundur

Penulis: Prayoga Santana  •  Jumat, 13 November 2026 | 08:08:31 WIB
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memperingatkan potensi penundaan realisasi investasi akibat ketidakpastian politik.

KALIMANTAN TIMUR — Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai ketidakpastian politik usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi menahan realisasi investasi dan rencana ekspansi pengusaha. Pelaku usaha meminta proses ketatanegaraan berjalan tertib agar persepsi risiko tidak meningkat.

Shinta menyampaikan peringatan itu saat dihubungi awak media, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama pelaku usaha dan investor sebelum mengucurkan dana, terutama untuk investasi jangka panjang.

"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta.

Dua Jalur Tekanan: Investasi Baru dan Ekspansi yang Ditunda

Dampaknya tidak tunggal. Investor baru berpeluang menunda komitmen, sementara pengusaha yang sudah beroperasi menahan rencana perluasan kapasitas. Keduanya bermuara pada melambatnya penciptaan lapangan kerja.

Shinta berharap proses ketatanegaraan berjalan tertib dan sesuai ketentuan konstitusi. Agenda strategis pemerintah pun diminta tetap konsisten, khususnya memperbaiki iklim berusaha, memperkuat daya saing industri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

"Dengan demikian, kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia perlu terus kita jaga bersama sehingga dinamika yang berlangsung tidak menghambat momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Kadin: Isu Sensitif Ganggu Psikologi Calon Investor

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menambahkan, stabilitas politik yang kondusif dibutuhkan agar calon investor tidak menunda keputusan. Tekanan ekonomi global yang sudah ada membuat ruang kesabaran investor makin sempit.

"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman.

Ia menilai sikap wait and see merugikan karena realisasi investasi dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja. Biaya yang ditanggung jika stabilitas terganggu dinilai terlalu besar.

"Terlalu mahal yang harus kita tanggung jika gara-gara stabilitas politik yang tidak kondusif, ekonomi kita terpuruk," tuturnya.

Pemerintah Serahkan ke Parlemen, Fokus Jaga Pasar Modal

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan. Penyelesaian dinamika politik diserahkan ke parlemen, sementara Kemenko Perekonomian fokus menjaga pasar keuangan tetap berjalan.

"Dinamika politik itu kita serahkan kepada teman-teman di parlemen untuk menyelesaikan. Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilient dan berjalan dengan baik," ujar Dradjad di kantornya, Jakarta Pusat.

Dradjad menyebut gejolak politik bukan hal baru. Merujuk pengalamannya di dunia politik sejak 2004, ia menilai situasi semacam ini biasanya mereda dalam waktu singkat.

"Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya, beberapa saat, setelah itu damai lagi. Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004, lumayan 22 tahun, jadi sudah sering mengalami dinamika seperti ini. Jadi nggak usah terlalu panik dengan dinamika politik," ucapnya.

Fundamental Dianggap Utuh, Reaksi Pasar Dinilai Sementara

Dradjad mengakui pasar keuangan bisa bereaksi dalam jangka pendek. Namun ia menilai fundamental ekonomi tidak terganggu, dan berharap perbaikan yang dijalankan OJK serta Bursa Efek Indonesia memperkuat daya tahan pasar modal.

"Kalau fundamental, enggak. Kalau pasar dalam 1-2 jam, 1-2 hari biasalah bereaksi. Insyaallah dengan perbaikan yang dilakukan OJK, BEI, insyaallah pasar kita akan cukup kuat untuk menghadapi dinamika politik yang ada," imbuh Dradjad.

Bagi investor, dua sinyal itu perlu dibaca berlapis. Pernyataan pengusaha menunjukkan risiko penundaan belanja modal dan investasi baru di sektor riil, sedangkan pemerintah menekankan bahwa gejolak pasar keuangan bersifat jangka pendek. Selisih pandangan itu yang akan menentukan arah arus modal dalam beberapa pekan ke depan.

Reporter: Prayoga Santana
Sumber: finance.detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top