BONTANG — Lima titik spanduk bertuliskan "Tanah Ini Dalam Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Bontang" berdiri di lokasi lahan HOP 7. Tim gabungan memasangnya sejak pagi, dan Pemkot berencana menambah lima spanduk serupa di titik lain.
Penandaan lahan dilakukan menjelang kedatangan tim DJKN yang akan menginventarisasi kawasan tersebut. Menurut rencana, tim pusat menyambangi Bontang pada pekan ketiga November 2026.
Sekda Kota Bontang Sony Suwito menyebut pemasangan spanduk sebagai langkah pengamanan, bukan penentuan status kepemilikan. Kawasan HOP 7 dinilai sebagai aset negara yang harus dijaga dari penggunaan tanpa izin.
"Total ada lima titik yang dipasang. Nanti kami pasang lagi lima. Kegiatan ini merupakan bentuk penyelamatan aset negara. Ini langkah pengamanan," ucap Sony Suwito.
Pemkot juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penambahan spanduk di lokasi yang sama. Tujuannya memastikan tidak ada aktivitas warga atau pihak lain di kawasan yang belum tuntas statusnya.
Inventarisasi oleh DJKN menjadi tahap yang ditunggu Pemkot Bontang. Sony menyatakan jadwal kedatangan tim masih mungkin bergeser dari rencana awal.
"Ini bentuk inventarisasi. Kabarnya pekan depan. Tapi ada koreksi waktu. Nanti kami informasikan lagi," sambungnya.
Hasil inventarisasi itu yang nantinya menjadi dasar penetapan status lahan. Pemkot memilih tidak berspekulasi sebelum tim berwenang mengeluarkan keputusan.
Sebelum spanduk Pemkot berdiri, sejumlah organisasi masyarakat telah lebih dulu memasang spanduk yang mengklaim kepemilikan lahan di kawasan HOP 7. Kondisi itu membuat lokasi tersebut memuat penandaan dari pihak berbeda.
Pemkot Bontang tidak menanggapi klaim tersebut. Sony menegaskan pihaknya berpegang pada tugas dan fungsi pengawasan aset negara.
"Biar saja spanduk lain. Kami fokus dalam tugas dan fungsi melakukan pengawasan aset negara," pungkasnya.
Pengamanan lahan HOP 7 melibatkan personel dari TNI, Polri, Denpom, Satpol PP, BPN, dan KPKNL. Keterlibatan lintas instansi itu dipakai untuk memastikan penandaan berjalan tanpa gangguan di lapangan.