SAMARINDA — Pemkot Samarinda menilai penerapan insentif pemungutan 3 persen atas penerimaan pajak daerah tidak dapat dijadikan pengurang otomatis atas porsi bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota. Wali Kota Andi Harun menyampaikan temuan itu saat melaporkan perkembangan kebijakan fiskal Pemprov Kaltim kepada DPRD Samarinda, baru-baru ini.
Menurut Andi Harun, ketentuan pembagian hasil pajak dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur porsi 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi. Namun porsi 70 persen itu dikurangi lebih dulu dengan insentif pemungutan 3 persen, sehingga bagian yang diterima daerah tidak lagi utuh.
Andi Harun merinci dampak pemotongan tersebut terhadap penerimaan daerah. Menurut hitungannya, kabupaten/kota hanya menerima sekitar 67,9 persen dari penerimaan pajak yang seharusnya menjadi hak mereka.
"Artinya, yang diterima oleh kabupaten/kota ini tidak lagi 70 persen. Kalau dikurangi 3 persen, berarti yang diterima cuma 67,9 persen," kata Andi Harun.
Dasar pemotongan itu merujuk pada PP Nomor 69 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut, angka 3 persen disebut sebagai batas maksimal insentif, bukan ketentuan yang otomatis menjadi pengurang porsi bagi hasil kabupaten/kota.
Pemkot juga mempertanyakan penggunaan peraturan gubernur sebagai dasar penerapan pemotongan. Andi Harun menegaskan aturan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, terutama yang menyangkut besaran hak penerimaan daerah.
"Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Asasnya mengatakan begitu: lex superior derogat legi inferior. Aturan di bawah tidak boleh menendang atau tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," ujarnya.
Nilai pemotongan insentif pemungutan dari keseluruhan kabupaten/kota diperkirakan mencapai sekitar Rp139 miliar per tahun, baik dengan perhitungan tahun 2025 maupun 2026. Angka itu diperoleh Pemkot setelah meminta penjelasan kepada Badan Pendapatan Daerah Kaltim.
Selain pemotongan 3 persen, Pemkot Samarinda mengidentifikasi dua persoalan kritis lain dalam penyesuaian alokasi pendapatan daerah. Keduanya menyangkut prosedur penetapan dan penggunaan variabel penghitungan.
Andi Harun menyebut mekanisme yang semestinya ditempuh berdasarkan UU HKPD, PP 35/2023, serta Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 adalah rekonsiliasi bersama kabupaten/kota. Forum itu seharusnya membuka kertas kerja penghitungan secara terperinci, menyepakati hasil rekonsiliasi, lalu menuangkannya dalam berita acara sebagai dasar keputusan gubernur.
Menurut dia, tahapan tersebut tidak pernah diterima Pemkot Samarinda. Rapat melalui Zoom yang berlangsung lebih menyerupai pencocokan data dan belum memenuhi mekanisme rekonsiliasi sebagaimana dipahami Pemkot.
Pemkot juga mempertanyakan urutan penerbitan dokumen. Surat Gubernur Kaltim mengenai penyesuaian alokasi diterima pada 7 Oktober 2026, sementara informasi dari Bapenda menyebut keputusan gubernur terkait kebijakan itu bertanggal 2 November 2026.
"Kalau pun ada keputusan gubernurnya tertanggal 2 November, maka itu juga tidak benar menurut tata pembentukan peraturan dan tata kelola administrasi. Harusnya keputusan gubernur itu dulu baru surat," ujarnya.
Temuan ketiga berkaitan dengan penggunaan variabel penerimaan BPKB dalam penghitungan. Andi Harun mempersoalkan variabel itu karena peraturan perundang-undangan mengatur penggunaan jumlah kendaraan terdaftar sebagai dasar penghitungan.
Pemkot menilai persoalan ini tidak cukup dipandang sebagai perbedaan teknis penghitungan. Andi Harun menyebut ada konsekuensi hukum yang perlu diuji apabila pemotongan dilakukan dengan dasar dan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
"Ini tidak sekadar pelanggaran prosedural, tapi ini pelanggaran substantif yang sangat vital dan berpotensi berisiko hukum di kemudian hari," tegasnya.
Temuan itu turut mewarnai koreksi target pendapatan Samarinda yang terpangkas Rp209,68 miliar akibat penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Pemkot belum menyampaikan langkah lanjutan resmi menyusul laporan tiga temuan kritis tersebut ke DPRD Samarinda.