SAMARINDA — Ketimpangan akses terhadap sekolah negeri di Samarinda kembali mencuat jelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah.
Anggota DPRD Samarinda menyoroti ketidakmerataan kualitas dan daya tampung sekolah negeri di berbagai kecamatan. Sekolah-sekolah yang dianggap favorit masih menjadi rebutan, sementara sekolah lain minim peminat.
Menurut DPRD, sistem zonasi yang diterapkan belum sepenuhnya menjawab persoalan akses. Siswa dari keluarga tidak mampu kerap tinggal di wilayah dengan pilihan sekolah negeri terbatas, sementara biaya transportasi dan kebutuhan lain menjadi beban tambahan.
Kondisi ini diperparah dengan persaingan ketat di sekolah-sekolah favorit yang berada di pusat kota. Banyak siswa dari pinggiran Samarinda kesulitan bersaing karena perbedaan kualitas pendidikan dasar dan akses bimbingan belajar.
DPRD Samarinda mendorong Pemerintah Kota untuk melakukan pemerataan kualitas sekolah negeri. Langkah ini dinilai lebih efektif daripada sekadar menambah kuota di sekolah favorit.
“Kami mendorong agar ada perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang tertinggal. Juga peningkatan kualitas guru agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap kelas dua,” ujar anggota DPRD Samarinda dalam pernyataan resminya.
Meski belum ada angka pasti, DPRD memperkirakan jumlahnya mencapai ratusan siswa setiap tahun. Mereka mayoritas berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah upah minimum kota.
Jika tidak ada intervensi, siswa-siswa ini berpotensi tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA negeri dan akhirnya memilih putus sekolah atau masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih terjangkau namun kualitasnya belum terjamin.
Pembahasan lebih lanjut dijadwalkan dalam rapat dengar pendapat antara DPRD, Dinas Pendidikan Samarinda, dan perwakilan orang tua siswa dalam waktu dekat. DPRD meminta agar hasil rapat segera ditindaklanjuti sebelum jadwal SPMB ditetapkan.