BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memproyeksikan APBD tahun 2027 naik menjadi Rp 3,3 triliun. Kenaikan ini ditopang oleh target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan naik hingga Rp 100 miliar dari postur anggaran saat ini.
Tambahan PAD sebesar Rp 100 miliar tersebut diproyeksikan berasal dari optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi. Pemerintah Kota Balikpapan tengah menggenjot potensi dari sektor perizinan, pajak hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan perkotaan.
Selain itu, pendapatan dari sektor pelayanan publik seperti retribusi pasar dan parkir juga menjadi sasaran utama. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan APBD terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan postur APBD yang lebih besar, pemerintah kota memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Belanja modal untuk proyek jalan, drainase, dan fasilitas umum diproyeksikan ikut meningkat.
Alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial juga berpotensi ditambah. Namun, besaran pasti alokasi untuk masing-masing sektor masih akan dibahas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027.
Proyeksi angka Rp 3,3 triliun ini masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut oleh TAPD bersama DPRD Balikpapan. Proses pembahasan dan penetapan APBD 2027 dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun 2026 mendatang.
Pemerintah kota menargetkan agar rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 bisa disahkan tepat waktu sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini untuk menghindari keterlambatan pencairan anggaran seperti yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan membutuhkan kemandirian fiskal yang kuat untuk membiayai pembangunan. Peningkatan PAD menjadi indikator utama bahwa kota ini mampu mengelola potensi ekonominya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
DPRD Balikpapan mendorong agar target PAD ini dibarengi dengan perbaikan sistem pelayanan pajak dan retribusi. Sistem digitalisasi pembayaran dan perluasan basis wajib pajak menjadi kunci agar target Rp 100 miliar tersebut tercapai.
Jika target PAD tidak tercapai, pemerintah kota harus melakukan rasionalisasi anggaran atau memangkas belanja yang tidak prioritas. Beberapa proyek pembangunan fisik bisa mengalami penundaan jika pendapatan tidak sesuai proyeksi.
Oleh karena itu, TAPD dan DPRD akan menyusun skema pengamanan anggaran berupa dana cadangan dan prioritas belanja wajib. Langkah antisipatif ini penting agar pelayanan dasar kepada warga tetap berjalan meskipun pendapatan meleset dari target.