SAMARINDA — Sikap tegas disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di tengah wacana perjuangan bersama kepala daerah se-Kalimantan Timur untuk meminta tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) ke pemerintah pusat. Andi mengaku siap bergabung dalam rombongan tersebut, tetapi dengan satu syarat utama: perjuangan itu wajib didasari oleh bukti teknokratik, bukan sekadar ajang menunjukkan kekuatan politik.
“Saya akan ikut bersama-sama jika didukung oleh naskah akademik secara teknokratik. Tapi kalau menggunakan narasi perlawanan atau narasi politik, saya tidak ikut,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi bersama Gubernur Kaltim dan para kepala daerah se-Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).
Menurut Andi Harun, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipertentangkan. Penyampaian aspirasi, kata dia, harus dilakukan secara profesional dan penuh etika kenegaraan. Ia menilai permintaan tambahan TKD maupun penyelesaian dana kurang salur tidak bisa hanya mengandalkan tuntutan lisan.
“Kalau kita mampu menghadirkan potret bahwa memang kita membutuhkan tambahan TKD bukan semata-mata karena ingin APBD besar, tetapi karena ada manfaat besar yang ingin dicapai untuk masyarakat, itu yang akan didengar pemerintah pusat,” tuturnya.
Sikap Andi ini sekaligus merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sebelumnya menyebut akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan anggaran. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan akar persoalan fiskal di daerah. Apakah memang murni karena pendapatan yang minim, atau justru karena kualitas belanja yang belum tepat sasaran.
“Bisa saja ada daerah yang benar-benar kekurangan anggaran. Tapi bisa juga sebenarnya APBD cukup, hanya kualitas belanjanya yang belum didesain untuk membiayai hal-hal yang prioritas. Karena itu yang paling penting adalah data,” jelas Andi.
Ia menambahkan, pemerintah pusat tidak akan mudah merespons apabila tuntutan daerah hanya disampaikan melalui narasi politik tanpa didukung kondisi riil keuangan daerah. “Kalau kita sudah menunjukkan APBD kita dibelanjakan untuk prioritas tetapi tetap belum cukup, maka yang berbicara adalah data, bukan narasi,” katanya.
Meski memberikan catatan ketat, Andi Harun menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung langkah bersama seluruh kepala daerah Kalimantan Timur untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Menurutnya, perjuangan memperkuat kapasitas fiskal daerah merupakan kepentingan bersama yang harus dilakukan secara kolektif.
Langkah ini dinilai krusial mengingat kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur yang terus meningkat, terutama dengan adanya agenda strategis nasional di wilayah tersebut. Namun, tanpa persiapan data yang matang, langkah kolektif ini dikhawatirkan hanya akan berujung pada diskusi tanpa keputusan nyata dari Kementerian Keuangan.