SAMARINDA — Penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) memaksa setiap perangkat daerah mengkaji ulang perencanaan anggaran. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, efisiensi bukan sekadar memangkas pos belanja, melainkan memastikan setiap program berbasis kebutuhan dan terukur.
"Kita perlu evaluasi dan introspeksi agar tidak uring-uringan dan sibuk menyalahkan pusat," ujarnya dalam dialog publik yang digelar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Timur di Kafe Bagios, Samarinda, Sabtu (1/8).
Andi Harun mencontohkan pengurangan anggaran alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan Pemkot Samarinda. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan pelayanan yang sebagian besar telah berbasis digital, sehingga pemangkasan tidak mengurangi kualitas layanan.
"Jadi, jangan asal salin ulang program tiap tahunnya," tegasnya.
Ia menyebut dua hal yang wajib menjadi ukuran dasar dalam penyusunan anggaran saat APBD menurun: indikator kinerja utama (KPI) dan public value atau dampak manfaat yang dirasakan masyarakat.
Anggota Tim Akselerasi Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, Sudarno, mendorong adanya forum solid antara gubernur, bupati, dan wali kota dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Forum ini diharapkan mampu merumuskan koreksi sumber pendanaan dari pusat.
"Elit Kaltim bersatu untuk lobi APBN. Bicara baik-baik dengan Prabowo-Gibran," serunya.
Senada, Andi Harun mengusulkan forum serupa agar usulan penambahan pendanaan dari pusat bisa disampaikan secara kolektif.
Anggota DPR RI Syafruddin meminta pimpinan daerah bijak dalam merealisasikan program prioritas visi-misi. Ia menekankan pentingnya mengecek formulasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) dan mengevaluasi program yang berjalan.
"Harus realistis. Cek formulasi susunan belanja OPD dan evaluasi program," katanya.
Ia menilai kebijakan pemangkasan ini merupakan uji coba pusat terhadap kemampuan pemda mengelola keuangan. "Ini uji coba kepada pemda, apakah dengan uang sekecil itu mereka mampu mengelola dengan baik dan mengalokasikan untuk belanja yang prioritas," tambahnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menyebut daerah sangat dirugikan kebijakan ini. Dengan kondisi negara yang defisit, ia menilai sisa dana TKD yang tertunda berpotensi tidak dicairkan tahun ini.
"Karena pemenuhan kebutuhan anggaran untuk APBN saja defisit, apalagi membayar ke daerah," sebutnya.
Ia menyayangkan konstruksi politik kebijakan yang cenderung mengutamakan program nasional dibanding program lokal. Padahal, pemda lebih memahami kebutuhan di daerahnya masing-masing.
"Tentu (pemda) akan lebih efektif dalam mengkonstruksi kebijakan anggaran," pungkasnya.