Nagekeo — Tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat mendata dan memeriksa seluruh bangunan layanan publik yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Aksi ini merupakan respons langsung atas instruksi Menteri PU Dody Hanggodo yang menekankan pentingnya memastikan bangunan tetap aman dipakai sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan.
Prioritas pemeriksaan diberikan pada fasilitas yang menopang pelayanan dasar warga, mencakup rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah kekuatan personel di lapangan.
Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Peninjauan dimulai dari Labuan Bajo, menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Tujuan pemeriksaan ini adalah memberi jaminan keamanan bagi masyarakat dan pengguna bangunan yang masih dibutuhkan dalam masa tanggap darurat. Hasilnya nanti menjadi rujukan untuk menentukan langkah penanganan maupun perbaikan bangunan.
Di samping memeriksa gedung, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dalam pendataan sarana air minum. Tim tidak hanya mendata, tetapi juga langsung turun menangani sarana yang rusak.
Salah satu perbaikan dilakukan di Kabupaten Ende, yakni pemulihan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Dengan demikian, layanan air minum bisa segera mendukung kebutuhan warga.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim tersebut akan melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU berkomitmen memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi korban gempa. Pada masa tanggap darurat, kebutuhan dasar ini sangat krusial bagi masyarakat dan pengungsi.
Untuk Kabupaten Nagekeo, dukungan air bersih difasilitasi melalui tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Tim juga tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian agar pemenuhan air bersih dan sanitasi bisa cepat, termasuk jika perlu memobilisasi prasarana dari luar NTT seperti depo di Surabaya.
Sumber air bakal dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM bila jaringannya sudah berfungsi. Jika tidak tersedia, akan disiapkan alternatif lewat mobil tangki, hidran umum, tampungan air, atau sarana pendukung lain sesuai kondisi di lapangan.
Kementerian PU menjamin pengiriman bantuan prasarana air dan sanitasi akan berlanjut bertahap ke wilayah terdampak. Langkah ini adalah bagian dari respons cepat pemerintah agar warga tetap mendapat layanan dasar selama darurat.