Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berjalan terpadu dan tidak mengganggu habitat orang utan. Dalam kunjungannya, ia meninjau langsung Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Long Sam di Kecamatan Kelay serta memimpin rapat koordinasi di Bandara Kalimarau, Rabu.
BERAU — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak mengganggu kelestarian satwa liar yang dilindungi, khususnya orang utan. Hal itu disampaikannya saat meninjau Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) Long Sam di Kecamatan Kelay, sekaligus memimpin rapat terpadu penanganan karhutla di VIP Room Bandara Kalimarau, Rabu.
Kunjungan ini dilakukan untuk mendengarkan langsung laporan dari lapangan terkait perkembangan titik api dan langkah pencegahan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Raja Juli mengungkapkan, pemerintah telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah provinsi rawan karhutla. Operasi ini merupakan kolaborasi antara BNPB, BMKG, TNI AU, BRIN, dan pemerintah daerah.
Wilayah operasi OMC meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Menurutnya, cara paling efektif untuk memadamkan karhutla adalah dengan memicu hujan, baik alami maupun hasil modifikasi cuaca.
“Untuk saat ini di Kaltim, khususnya Berau, masih terdapat bibit awan hujan. Belajar dari tahun ke tahun, cara paling efektif untuk memadamkan karhutla adalah dengan hujan, baik alami maupun hasil modifikasi cuaca,” ujar Raja Juli dalam rapat tersebut.
Menhut menambahkan, kondisi kemarau tahun ini menjadi perhatian serius akibat fenomena El Nino yang cukup kuat. Ia meminta seluruh pihak bekerja maksimal sesuai arahan Presiden dengan memperkuat kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
“Saya ingin mendengarkan laporan langsung dari lapangan. Apa yang terjadi, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih besar lagi,” katanya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat sinergi penanganan karhutla di tingkat tapak atau langsung di lapangan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) mendapat dukungan operasional pemadaman melalui Annual Work Plan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).
Seluruh KPHP di Kalimantan Timur juga telah memiliki unit pemadam kebakaran yang didukung Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR). Penguatan personel Manggala Agni terus dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemenuhan sarana serta prasarana.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan dana FCPF untuk mendukung penanganan karhutla,” kata Sri.