TANJUNG REDEB — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Syadiah menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Berau yang belum pulih dari tekanan anggaran. Penyesuaian program dan kegiatan di sejumlah OPD menjadi konsekuensi langsung dari kebijakan efisiensi yang memangkas kemampuan belanja daerah. Menurutnya, momentum hari jadi daerah tahun ini justru tepat untuk membaca persoalan yang masih membelit pemerintah.
Perayaan HUT ke-72 Kabupaten Berau dan ke-215 Kota Tanjung Redeb 2026 berlangsung di tengah dua tekanan sekaligus. Kebakaran hutan dan lahan yang sempat memicu kabut asap masih menyisakan beban penanganan. Di saat yang sama, kebijakan efisiensi anggaran memaksa daerah menata ulang prioritas pembangunan.
"Perayaan hari jadi tahun ini tentu kita sambut dengan sukacita, namun juga penuh prihatin. Kita baru saja menghadapi karhutla dan kabut asap, kemudian saat ini ada kebijakan efisiensi yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di daerah," ujar Syarifatul.
Keterbatasan anggaran membuat sejumlah OPD harus menyesuaikan program dan kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan. Pemerintah daerah diminta menentukan kembali skala prioritas pembangunan dengan kemampuan fiskal yang lebih terbatas.
"Kalau sebelumnya pembangunan jalan atau infrastruktur lainnya bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar, sekarang tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Otomatis kegiatan OPD juga berkurang," katanya.
Penyesuaian itu tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik. Syarifatul menilai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga ikut terdampak. Karena itu, ia meminta warga memahami kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Syarifatul, kebijakan efisiensi anggaran bukan fenomena tunggal Kabupaten Berau. Sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur hingga tingkat nasional menghadapi persoalan serupa dengan intensitas berbeda.
Kondisi itu membuat ruang fiskal daerah penghasil sumber daya alam semakin sempit. Padahal, kata dia, Berau dan Kalimantan Timur selama ini memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Di tengah keterbatasan tersebut, Syarifatul berharap pemerintah pusat segera menyalurkan dana yang menjadi hak daerah, terutama dana bagi hasil (DBH). Menurutnya, DBH punya arti penting bagi daerah penghasil sumber daya alam untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat segera menyalurkan kekurangan dana yang menjadi hak daerah. Karena itu merupakan bagian dari hasil sumber daya alam yang berasal dari Berau dan Kalimantan Timur," pungkasnya.
Momentum hari jadi daerah tahun ini tidak sekadar perayaan bertambahnya usia. Di baliknya, ada pekerjaan rumah menjaga agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi meski ruang anggaran lebih terbatas.