KALIMANTAN TIMUR — Polda Sulawesi Tenggara menangani 13 laporan polisi soal dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sepanjang Oktober–November 2026, dengan 18 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan ini jadi bagian dari upaya menjaga agar energi bersubsidi sampai ke masyarakat yang berhak, bukan ke tambang atau pasar gelap.
Polda Sulawesi Tenggara mencatat 13 perkara dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan BBM serta LPG bersubsidi dalam dua bulan terakhir. Dari penanganan itu, penyidik menetapkan 18 tersangka dan menyita barang bukti dalam jumlah besar. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan dukungan penuh atas langkah penegakan hukum tersebut.
Barang bukti yang diamankan mencakup 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Petugas juga menyita sejumlah kendaraan dan peralatan yang diduga dipakai dalam praktik penyimpangan distribusi.
Pengungkapan dilakukan lewat beberapa satuan kepolisian. Di wilayah Konawe, aparat membongkar dugaan penyelundupan LPG 3 kg dan Pertalite.
Satuan lain mengamankan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga akan dijual kembali ke lokasi tambang. Ada pula pengungkapan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kg yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah.
Kasus-kasus lain ditangani melalui Ditreskrimsus, Ditpolairud, Ditintelkam, serta jajaran kepolisian resor di Sulawesi Tenggara. Pola yang muncul beragam, dari penimbunan hingga pengalihan peruntukan ke sektor industri dan pertambangan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menilai penegakan hukum berperan penting menjaga tata kelola distribusi energi bersubsidi. Menurut dia, sinergi dengan kepolisian memastikan penyaluran tetap tepat sasaran.
"Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina akan terus mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian penyaluran di lapangan," ujar Lilik.
Dari sisi tata kelola, Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan lewat program Subsidi Tepat dan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU. Pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG juga dijalankan, disertai koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan lembaga penyalur resmi yang terbukti melanggar, Pertamina akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Sanksi itu bisa berupa teguran administratif, penghentian sementara penyaluran, sampai pemutusan hubungan usaha, bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran.
Penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sendiri diatur sejumlah regulasi. Untuk BBM, acuannya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Adapun LPG tabung 3 kilogram mengikuti Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.
Setiap dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi dapat diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Pertamina mengimbau masyarakat membeli energi bersubsidi hanya melalui lembaga penyalur resmi dan menggunakannya sesuai peruntukan.
Masyarakat juga diminta tidak menimbun, mengangkut, atau menjual kembali BBM dan LPG bersubsidi secara ilegal. Pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina bisa disampaikan lewat Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi 24 jam.
Bagi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, kolaborasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci menjaga ketersediaan serta ketepatan sasaran energi bersubsidi. Skala temuan dua bulan terakhir menunjukkan pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama pada jalur distribusi yang mengarah ke kawasan tambang dan industri.