Pencarian

Ditpolairud Polda Kaltim Amankan 55 Sirip Hiu 6,35 Kg di Perairan Berau, Nakhoda dan 3 ABK Diperiksa

Senin, 09 November 2026 • 07:46:32 WIB
Ditpolairud Polda Kaltim Amankan 55 Sirip Hiu 6,35 Kg di Perairan Berau, Nakhoda dan 3 ABK Diperiksa
Petugas Ditpolairud Polda Kaltim memeriksa kapal kayu yang diduga mengangkut 55 potong sirip hiu di perairan Berau.

BALIKPAPAN — Penangkapan bermula saat personel Ditpolairud Polda Kaltim melakukan patroli pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita. Petugas mencurigai kapal kayu berukuran 14 gross tonnage (GT) yang sedang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup, Kabupaten Berau.

Dari pemeriksaan kapal, petugas menemukan 55 potong sirip hiu dengan rincian 20 potong sirip hiu macan, 8 potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng. Total berat barang bukti mencapai 6,35 kilogram.

Hiu Ditangkap Empat Hari di Karang Muaras dan Pulau Sambit

Berdasarkan keterangan awal nakhoda dan tiga ABK, hiu tersebut ditangkap selama 1–4 November 2026. Penangkapan menggunakan alat tangkap rawai apung di sekitar perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit.

Hasil tangkapan itu, menurut keterangan awal para kru, rencananya dijual kepada pemilik kapal. Pemilik kapal berdomisili di Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

"Para ABK tersebut bekerja di bawah pemilik kapal yang berdomisili di Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Untuk hasil tangkapan, berdasarkan keterangan awal, rencananya akan dijual kepada pemilik kapal," jelas Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Restika Pardamean Nainggolan kepada awak media, Minggu (8/11/2026).

Kapal dan Kru Dibawa ke Mako Ditpolairud di Balikpapan

Kapal beserta nakhoda, tiga ABK, dan seluruh barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan. Pemeriksaan lanjutan melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kaltim.

Pelibatan ahli dibutuhkan untuk memastikan identifikasi jenis hiu yang menjadi barang bukti. Proses identifikasi ini menjadi bagian dari penanganan perkara sebelum penentuan langkah hukum berikutnya.

"Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari KKP serta Dinas Perikanan Provinsi Kaltim. Pelibatan ahli diperlukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara," ujar Restika.

Gelar Perkara Arahkan Kasus ke Sanksi Administratif

Setelah gelar perkara bersama para ahli dan DKP Kaltim, penyidik mengarahkan kasus ini diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif. Polisi melimpahkan penanganan perkara kepada DKP Kaltim untuk penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025.

"Untuk penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025, berdasarkan hasil gelar perkara bersama ahli dan DKP Provinsi, kasus ini kami limpahkan untuk penanganan lebih lanjut," ungkap Restika.

Keputusan besaran sanksi administratif sepenuhnya menjadi kewenangan DKP Kaltim sebagai instansi penerima pelimpahan perkara. Nakhoda dan tiga ABK masih menjalani pemeriksaan di Balikpapan, sementara pemilik kapal di Sumenep belum ditetapkan statusnya.

"Untuk sanksi administratifnya akan diputuskan oleh DKP Provinsi Kaltim," tutup Restika.

Follow halobalikpapan.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: detik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks