SAMARINDA — Kepala Dinas Sosial Kaltim Jaya Mualimin menyebut capaian pendataan itu masih jauh dari target. Menurut perhitungan kasar, sekitar 750 ribu jiwa sudah tercatat, sementara lebih dari 3,4 juta jiwa belum masuk ke sistem.
Angka sasaran 4,17 juta jiwa itu mencakup warga dari desil 1 hingga desil 10. Seluruh lapisan tersebut harus masuk Perlinsos agar pembaruan data kesejahteraan bisa dilakukan.
"Alhamdulillah, sekarang dari sekitar empat juta ya, kita baru 18 persen yang terdata. Padahal data kita dari desil 1 sampai 10 itu artinya sekitar 4.172.000 orang harus masuk di Perlinsos agar bisa dilakukan pembaruan data," kata Jaya di Samarinda, Jumat (20/11/2026).
Jaya menjelaskan, data administrasi kependudukan tidak bisa menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga secara utuh. Kondisi keluarga berubah seiring waktu, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga naiknya kebutuhan hidup.
Karena itu, pembaruan data dibutuhkan supaya pengelompokan desil sesuai kondisi sebenarnya. Desil sendiri membagi masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan, dari desil 1 sebagai kelompok paling rendah hingga desil 10 sebagai kelompok paling tinggi.
Pengelompokan itu menjadi instrumen utama dalam memetakan sasaran program perlindungan sosial. Data yang akurat memungkinkan pemerintah mengidentifikasi warga yang benar-benar butuh bantuan maupun bentuk intervensi lain.
Untuk memperbarui data lewat portal Perlinsos, warga perlu menyiapkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta informasi rekening listrik. Warga juga diminta mengisi informasi kepemilikan kendaraan sebagai gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga.
Jaya menegaskan portal tersebut terbuka bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat yang ingin membantu proses pemutakhiran. Warga tidak harus menunggu petugas datang mendata.
"Perlinsos itu memberikan ruang bagi masyarakat dan kelompok masyarakat untuk bisa membantu dalam memperbarui data," ujarnya.
Dinsos Kaltim mendorong keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, ASN, hingga kader lingkungan sebagai agen Perlinsos. Mereka diharapkan menjangkau warga yang belum paham mekanisme pembaruan data atau kesulitan mengakses layanan digital.
Peran agen dinilai penting karena tidak semua warga terbiasa menggunakan layanan berbasis daring. Pendampingan langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi jalur utama untuk mengejar sisa 3,4 juta jiwa yang belum terdata.
Keberhasilan Perlinsos tidak hanya diukur dari jumlah warga yang masuk sistem. Yang sama penting adalah seberapa akurat data itu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, agar bansos dan program perlindungan sosial tidak salah sasaran.