SAMARINDA — Kepala Dinas Sosial Kaltim Jaya Mualimin menyatakan keseragaman data menjadi syarat utama agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Data desil 1 sampai 10 dipakai untuk memetakan kondisi warga, dengan desil 1 hingga 5 sebagai kelompok prioritas penerima bantuan.
Pemakaian data yang seragam itu juga menjadi salah satu bahasan dalam rapat koordinasi bidang sosial bersama narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Rapat tersebut mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperbarui data penerima bantuan minimal dua kali dalam setahun.
Angka Kemiskinan Kaltim 5,12 Persen, Penurunan Dinilai Belum Signifikan
Jaya merujuk pemaparan Badan Pusat Statistik Kaltim yang mencatat angka kemiskinan daerah itu pada kisaran 5,12 persen. Angka tersebut memang turun dibanding tahun sebelumnya, tetapi upaya pengentasan dinilai masih memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah.
"Kalau tidak menggunakan data yang sama, akhirnya bantuan bisa tumpang tindih dan tidak tepat sasaran," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Menurut Jaya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten dan kota. Pertama, memperkuat kualitas data berdasarkan pengelompokan desil agar kondisi masyarakat terpetakan lebih akurat. Kedua, memastikan jenis bantuan sesuai kebutuhan penerima. Ketiga, menjaga agar penerima tidak terus bergantung pada program sosial setiap tahun.
Bantuan Petani dan UMKM Diarahkan ke OPD Teknis, Bukan Dinsos
Dinsos Kaltim lebih banyak menangani bantuan yang bersifat sementara dan memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, serta penanganan warga terdampak karhutla. Untuk pengembangan usaha, penanganan diarahkan kepada perangkat daerah sesuai bidangnya.
Jaya menilai salah satu penyebab penurunan kemiskinan belum signifikan adalah belum sesuainya jenis bantuan dengan kebutuhan penerima. Ia mencontohkan petani yang membutuhkan dukungan usaha, tetapi belum memperoleh bantuan yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.
"Kalau petani membutuhkan dukungan usaha, tentu harus diarahkan kepada dinas yang menangani pertanian," tuturnya.
Karena itu, hasil rapat koordinasi mendorong pemerintah kabupaten dan kota menyampaikan pembaruan data penerima bantuan minimal dua kali setahun. Pembaruan itu dipakai untuk mengevaluasi kondisi penerima sekaligus menentukan bentuk intervensi berikutnya.
Perlinsos Digital dan 12 Kelompok Pemerlu Atensi Sosial
Selain penguatan data, pemanfaatan teknologi menjadi perhatian dalam pemutakhiran informasi masyarakat. Kementerian Sosial menyiapkan Perlinsos Digital dan Agen Perlinsos untuk membantu menyesuaikan data dengan kondisi riil di lapangan.
Dinsos Kaltim sendiri memiliki sasaran pelayanan berdasarkan 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Kelompok itu mencakup penyandang disabilitas, masyarakat miskin ekstrem, serta kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah.
Jika penerima masih membutuhkan bantuan kebutuhan dasar, Dinsos dapat melanjutkan dukungan melalui bantuan sosial. Namun, bila kondisinya mulai berkembang dan memerlukan penguatan ekonomi, penerima diarahkan kepada OPD teknis.
"Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah," jelas Jaya.
Dengan penguatan data, ketepatan sasaran, serta koordinasi lintas sektor, pemerintah diharapkan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kaltim.