SAMARINDA — Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Timur terus diperkuat guna memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga hingga April 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada implementasi strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menjelaskan bahwa pada aspek keterjangkauan harga, TPID telah merealisasikan ratusan agenda intervensi pasar. Kegiatan ini tersebar di berbagai titik strategis di Bumi Etam untuk menjangkau masyarakat luas secara langsung.
“Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya di tengah fluktuasi harga pasca HBKN,” jelas Jajang pada Senin (4/5/2026).
Strategi 4K: Fokus pada Stok Komoditas dan Distribusi Pangan
Terkait ketersediaan pasokan, TPID Kaltim mendorong penguatan pemantauan stok untuk komoditas pangan yang sering mengalami gejolak harga. Koordinasi intensif dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, BUMD pangan, hingga pelaku usaha swasta guna menjamin stok di gudang tetap mencukupi.
Distribusi logistik juga menjadi perhatian serius dalam menjaga keseimbangan harga di pasar. TPID mengawal ketat rantai pasok antarwilayah untuk meminimalkan potensi gangguan yang sering memicu perbedaan harga mencolok, terutama untuk komoditas pangan segar yang memiliki masa simpan terbatas.
“Kelancaran distribusi juga menjadi fokus penting dalam menjaga stabilitas harga,” tegas Jajang.
Aplikasi MANDAU Kaltim Jadi Sistem Peringatan Dini Inflasi
Bagaimana cara pemerintah memantau pergerakan harga secara cepat? Bank Indonesia Kaltim mengoptimalkan pengembangan sistem informasi MANDAU (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama). Aplikasi ini berfungsi sebagai alat peringatan dini (early warning system) untuk merespons dinamika harga di lapangan secara real-time.
Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan TPID mengambil keputusan berbasis data yang akurat. Selain itu, komunikasi antarinstansi terus diperkuat melalui rapat koordinasi rutin guna menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi normalisasi ekonomi pasca Lebaran.
Jajang menilai seluruh langkah konkret tersebut berperan vital dalam menjaga angka inflasi Kaltim agar tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan. Ke depan, kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci ketahanan pangan daerah.
“Ke depan, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kaltim,” pungkasnya.
