TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau bereaksi keras terhadap penurunan kualitas layanan transportasi udara yang melayani rute menuju wilayah tersebut. Ketidakpastian jadwal hingga maraknya pembatalan sepihak oleh maskapai dinilai telah merugikan masyarakat luas dan mengganggu agenda pembangunan daerah.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengungkapkan kekecewaannya setelah merasakan langsung dampak buruknya manajemen maskapai saat melakukan perjalanan menggunakan Sriwijaya Air pada Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah ketidaknyamanan individu, melainkan hambatan serius bagi urusan publik yang mendesak.
"Saya berbicara sebagai warga yang merasakan langsung dampak dari ketidakpastian jadwal ini. Kondisi ini sangat merugikan, apalagi bagi masyarakat yang memiliki urusan mendesak dan sangat bergantung pada ketepatan waktu transportasi udara," tegas Gamalis.
Bagaimana Dampak Buruknya Layanan Pesawat Terhadap Pariwisata Berau?
Konektivitas udara merupakan faktor krusial bagi Kabupaten Berau yang tengah gencar mempromosikan destinasi wisata unggulan. Gamalis menekankan bahwa ambisi daerah untuk memajukan sektor pariwisata akan sulit tercapai jika aksesibilitas ke wilayah ini dipenuhi ketidakpastian dan harga tiket yang fluktuatif.
"Konektivitas udara adalah urat nadi pariwisata. Jika aksesibilitas sulit dan penuh ketidakpastian karena sering terjadi penundaan hingga pembatalan, maka segala upaya promosi wisata yang kita lakukan akan sulit membuahkan hasil maksimal," jelas Gamalis.
Situasi transportasi di Berau saat ini memang sedang berada dalam kondisi sulit. Berhentinya operasional maskapai AirAsia dalam beberapa pekan terakhir membuat pilihan transportasi udara bagi warga semakin terbatas, yang kemudian diperparah dengan kenaikan harga tiket akibat lonjakan harga avtur.
Pemkab Berau Segera Koordinasi dengan Manajemen Maskapai
Merespons situasi tersebut, Pemkab Berau menjadwalkan pertemuan khusus dengan pihak maskapai untuk melakukan koordinasi mendalam. Pemerintah daerah ingin memastikan adanya keseimbangan antara kepentingan bisnis perusahaan dengan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.
"Kita menyadari ada perbedaan orientasi; pemerintah fokus pada pelayanan masyarakat, sementara maskapai pada aspek bisnis. Namun, keduanya harus berada dalam satu frekuensi demi kepentingan masyarakat luas. Kita harus duduk satu meja untuk menemukan solusi bersama," ungkapnya.
Melalui langkah koordinasi ini, Pemkab Berau berharap pihak maskapai segera melakukan pembenahan manajemen internal. Kepastian jadwal penerbangan menjadi tuntutan utama guna mendukung kelancaran arus logistik, mobilitas warga, serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur bagian utara tersebut.
