BALIKPAPAN — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan menyebut praktik swasensor telah menjadi ancaman sistemik yang merusak kualitas demokrasi di daerah. Data terbaru dari Yayasan Tifa, Populix, dan Konsorsium Jurnalisme Aman menunjukkan 522 dari 655 responden jurnalis memilih menyensor tulisannya sendiri demi alasan keamanan pribadi dan tekanan kepentingan bisnis perusahaan media.
“Jurnalis terpaksa melakukan swasensor karena takut terjerat UU ITE, menjaga keamanan pribadi, hingga menghindari kontroversi. Praktik ini buruk bagi demokrasi karena publik kehilangan akses terhadap informasi yang jujur dan utuh,” kata Ketua AJI Balikpapan, Erik Alfian, di hadapan 25 peserta diskusi yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, dan praktisi hukum.
Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat 22 Persen
Selain tekanan diam-diam di ruang redaksi, kekerasan fisik dan verbal terhadap wartawan juga menunjukkan tren mengkhawatirkan. Erik mengungkapkan bahwa pada 2025 tercatat 89 jurnalis menjadi korban kekerasan, melonjak dari 73 kasus pada tahun sebelumnya.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi ancaman serius bagi profesi ini,” tegasnya.
Divisi Iklan Kini Atur Konten Berita
Erik juga mengkritik kaburnya batas antara kepentingan ekonomi dan independensi redaksi. Menurutnya, banyak divisi iklan di perusahaan media kini memiliki wewenang untuk mengatur konten berita dengan dalih kepentingan bisnis. Kondisi ini diperparah oleh liberalisasi media yang memicu menjamurnya perusahaan pers tanpa jaminan kualitas jurnalistik.
Direktur LBH Sentra Juang, Mangara Tua Silaban, menambahkan bahwa intervensi langsung dari pimpinan media terhadap karya jurnalis sudah menjadi praktik umum. “Intervensi bisa berupa pembatalan tayang berita, pengubahan judul untuk kepentingan tertentu, hingga intimidasi psikologis seperti ancaman mutasi atau pengurangan honor,” ungkapnya.
Media Rintisan Paling Tertekan
Mangara menilai tantangan bagi media rintisan jauh lebih berat karena ketergantungan pada sumber finansial dari pihak yang seringkali memiliki konflik kepentingan. “Redaksi harus memiliki posisi tawar dan nilai yang kuat agar tetap bisa menjaga independensinya di tengah tekanan rezim dan pasar,” kata dia.
Diskusi bertajuk ‘Menggugat Sensor Mandiri dan Runtuhnya Pagar Api di Ruang Redaksi’ ini dihadiri perwakilan dari Biro Bantuan Hukum Balikpapan, PBH Peradi Balikpapan, PWI Balikpapan, AMSI Balikpapan, SMSI Balikpapan, JMSI Balikpapan, UKM KOMIC Polteka, dan Lintas Komunal Balikpapan.
