BALIKPAPAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan alokasi program bedah rumah untuk Provinsi Kalimantan Timur melonjak tajam. Dari sebelumnya hanya sekitar 600 unit, kini kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditambah menjadi 3.000 unit rumah.
Keputusan tersebut diambil Maruarar saat meninjau langsung kondisi rumah warga di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Di wilayah ini, ia menemukan fakta masih banyak masyarakat yang tinggal di hunian yang jauh dari kata layak. Padahal, Balikpapan merupakan salah satu penyangga utama ekonomi di wilayah tersebut.
Ironi Kemiskinan di Wilayah Kaya Sumber Daya Alam
Dalam kunjungannya, Maruarar menyoroti ketimpangan sosial yang terjadi di Kalimantan Timur. Ia menilai kondisi hunian warga di Teritip menjadi potret nyata bahwa kekayaan alam daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kelas bawah secara merata.
“Ini daerah super kaya—batu bara, nikel, minyak, gas. Tapi rakyatnya masih ada yang tinggal di rumah tidak layak. Ini yang harus dibereskan,” ujar Maruarar di sela peninjauan lapangan.
Ia menegaskan bahwa negara harus hadir bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar bahkan menemukan beberapa rumah warga yang selama ini luput dari jangkauan program bantuan pemerintah. "Banyak yang kondisinya bahkan ada yang belum pernah tersentuh program negara," katanya menambahkan.
Prioritas Bantuan dan Percepatan Pengerjaan
Kenaikan kuota hingga lima kali lipat di Kaltim ini merupakan respons atas besarnya kebutuhan di lapangan. Secara nasional, skala program BSPS tahun ini mencapai angka 40 ribu unit. Khusus untuk Balikpapan, saat ini tercatat ada 117 unit rumah yang masuk dalam skema perbaikan tersebut.
Menteri yang akrab disapa Ara ini meminta jajarannya dan pemerintah daerah untuk selektif dalam menentukan penerima manfaat. Fokus utama adalah warga yang benar-benar miskin dan memiliki kondisi hunian paling memprihatinkan. Ia tidak ingin ada bantuan yang salah sasaran atau tertunda karena masalah administratif.
“Saya minta dipilih yang benar-benar membutuhkan dan segera dikerjakan,” tegasnya.
Dorong Ekonomi Lokal Lewat Sektor Perumahan
Selain memperbaiki kualitas hidup warga, program bedah rumah ini dirancang untuk memicu perputaran ekonomi di tingkat kelurahan. Proses pembangunan yang melibatkan tenaga kerja lokal dan pembelian material dari toko bangunan sekitar dianggap mampu menciptakan lapangan kerja instan.
“Ekonomi bergerak dari sini—ada tukang, toko bangunan, sampai warung,” ucap Maruarar.
Pemerintah juga tengah mematangkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini nantinya menyasar kontraktor kecil dan toko material dengan tawaran bunga rendah serta subsidi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sektor usaha mikro sekaligus mendorong lahirnya kelas menengah baru di daerah.
Evaluasi Nasional dan Transparansi Data per 1 Juni
Menutup rangkaian kunjungan, Maruarar menjanjikan transparansi penuh dalam pelaksanaan program perumahan. Pemerintah menjadwalkan evaluasi nasional pada 1 Juni mendatang untuk memantau progres di seluruh wilayah Indonesia.
Nantinya, capaian program akan dipublikasikan secara terbuka setiap awal bulan. Proses pengawasan ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta DPR untuk memastikan akurasi data di lapangan. Kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mempercepat realisasi target pembangunan rumah rakyat tersebut.
