SAMARINDA — Proses politik di DPRD Kalimantan Timur terkait usulan hak angket belum juga menunjukkan titik terang. Hingga pekan ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kaltim belum juga menjadwalkan rapat paripurna, padahal dukungan dari lintas fraksi secara administratif sudah masuk.
Dalam situasi yang kian memanas akibat tekanan publik—mulai dari soal efisiensi anggaran, polemik kendaraan dinas, hingga kritik terhadap sejumlah kebijakan daerah—justru suara berbeda datang dari politikus senior Karang Paci, Makmur HAPK. Alih-alih mendorong aksi cepat, ia memilih menyampaikan pesan moral.
Pesan Senior: Jangan Berubah di Tengah Tekanan
Makmur, yang juga mantan Bupati Berau dua periode, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi DPRD saat ini bukan sekadar mekanisme parlemen. Lebih dari itu, ini menyangkut bagaimana lembaga legislatif menjaga kepercayaan publik di tengah gejolak aspirasi yang sedang memuncak.
“Pada dasarnya kalau sesuatu sudah ditetapkan, ya harus konsisten. Itu saja harapan saya kepada yang muda-muda ini. Rakyat sekarang sedang bergemuruh, jadi itu yang harus dilihat,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026), seusai rapat paripurna.
Meski enggan berspekulasi lebih jauh soal arah politik Fraksi Gerindra, Makmur mengaku sengaja membatasi komentarnya. Ia khawatir polemik yang berkembang justru berubah menjadi konflik politik berkepanjangan.
“Nanti kalau soal angket, saya serahkan kepada ketua partai saja. Saya tidak ingin bicara terlalu jauh karena nanti bisa dihubungkan kemana-mana. Saya ini anggota partai, jadi ikut garis partai,” katanya.
Kalkulasi Politik dan Nasib Hak Angket
Pernyataan Makmur muncul di saat sejumlah fraksi justru mulai berhitung ulang. Golkar, yang memegang 15 kursi dan menjadi kunci kuorum paripurna, masih dalam proses kalkulasi politik. Sementara itu, NasDem mengaku belum mengambil sikap final.
Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa hak angket bisa kandas di tengah jalan jika tidak ada kepastian kuorum. Namun, tekanan dari publik justru terus menguat. Isu efisiensi anggaran dan kebijakan daerah yang dinilai kontroversial menjadi perhatian luas warga Kaltim.
Makmur sendiri mengaku sudah pernah memimpin DPRD Kaltim. Pengalaman itu membuatnya memilih jalur hati-hati. “Saya pernah memimpin DPRD di sini. Karena itu saya menghindari bicara terlalu jauh. Tapi yang penting kita semua harus melihat ke depan. Apa yang kita ucapkan harus hati-hati,” tutupnya.
