Pencarian

Akses Sanitasi Aman di Kaltim Baru 4,16 Persen, Mahakam Ulu Nol Persen dan Balikpapan Tertinggi 13,76 Persen

Rabu, 11 November 2026 • 07:45:31 WIB
Akses Sanitasi Aman di Kaltim Baru 4,16 Persen, Mahakam Ulu Nol Persen dan Balikpapan Tertinggi 13,76 Persen
Kepala Dinas PUPR Kaltim Irhamsyah menyampaikan pemetaan kesenjangan sanitasi antardaerah dalam upaya percepatan akses sanitasi aman.

SAMARINDA — Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim Irhamsyah menyebut pemetaan kesenjangan sanitasi antardaerah penting untuk mempercepat pemenuhan akses aman. Data itu bersandar pada Laporan SPM dan PPSP tahun 2026 yang merekam capaian tiap kabupaten/kota.

Angka rata-rata provinsi menyembunyikan jarak tajam antarwilayah. Akses sanitasi layak sudah menyentuh 89,08 persen, tetapi akses sanitasi aman hanya 4,16 persen.

Balikpapan Tertinggi, Mahakam Ulu Belum Bergerak dari Nol Persen

Balikpapan mencatat capaian akses sanitasi aman tertinggi di Kaltim dengan 13,76 persen. Di ujung sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu masih berada di angka nol persen.

Untuk sanitasi layak, Kabupaten Penajam Paser Utara memimpin dengan persentase menembus 97,67 persen. Irhamsyah menyebut kesenjangan ini dipengaruhi kondisi geografis yang menantang serta perbedaan tingkat kepadatan penduduk.

Tiga wilayah perkotaan tercatat berpenduduk padat, sedangkan tujuh wilayah kabupaten memiliki sebaran permukiman yang terpencar dan luas. Pola itu membuat biaya perpipaan dan layanan pengolahan limbah jauh lebih mahal per kepala di daerah berpenduduk jarang.

Tujuh Kendala yang Memperlambat Akses Sanitasi Aman

Pemprov Kaltim mengidentifikasi tujuh kendala mendasar yang memperlambat akselerasi pemenuhan target akses sanitasi aman. Kendala pertama menyangkut data.

"Mayoritas pemerintah kabupaten dan kota belum memiliki basis data penerima layanan sanitasi terperinci," ucap Irhamsyah.

Tanpa basis data penerima layanan, perencanaan program sulit diarahkan ke rumah tangga yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, penambahan sambungan dan layanan lumpur tinja berjalan tanpa peta sasaran yang jelas.

242 IPALD dan 10 IPLT, Layanan Lumpur Tinja Baru di Tiga Kota

Fasilitas pengolahan air limbah domestik yang tersedia saat ini mencakup 242 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dan 10 unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di seluruh Kaltim.

Jumlah itu belum diikuti layanan operasional yang merata. Penyelenggaraan program layanan lumpur tinja terjadwal baru berjalan di tiga kota, sementara tujuh kabupaten lain masih menghadapi keterbatasan sarana operasional.

Keterbatasan armada penyedot tinja dan jadwal pengurasan menjadi titik lemah yang membuat septic tank warga tidak terkuras sesuai standar. Kondisi itu menahan kenaikan capaian sanitasi aman meski fasilitas pengolahan sudah berdiri.

Pemda Diminta Percepat Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah

Pemprov mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah domestik terpadu. Dokumen itu menjadi dasar penentuan zona layanan, kebutuhan IPALD, dan jadwal pengurasan lumpur tinja.

"Pemerintah daerah mendorong percepatan penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah domestik terpadu," kata Irhamsyah.

Bagi warga, capaian sanitasi aman menentukan apakah limbah rumah tangga diolah sebelum masuk ke sungai dan air tanah. Di Kaltim, banyak permukiman masih mengandalkan septic tank individual yang jarang dikuras.

Selisih antara 89,08 persen sanitasi layak dan 4,16 persen sanitasi aman menunjukkan persoalan utama bukan lagi ketersediaan jambatan, melainkan pengolahan lanjutan limbahnya. Percepatan rencana induk dan basis data penerima layanan menjadi syarat sebelum target akses aman bisa dinaikkan.

Follow halobalikpapan.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kaltim.antaranews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks