Pencarian

Gibran Mundur dari Wapres, Pengamat Unmul Sebut Pembangunan IKN Terancam Tak Jadi Prioritas Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 • 05:17:31 WIB
Gibran Mundur dari Wapres, Pengamat Unmul Sebut Pembangunan IKN Terancam Tak Jadi Prioritas Prabowo
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi Wakil Presiden RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengirimkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026.

SAMARINDA — Gibran Rakabuming Raka mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI ke MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kursi RI-2 kini kosong. Saipul, pengajar Program Studi Administrasi Publik Universitas Mulawarman, menilai kekosongan jabatan itu membawa konsekuensi politik bagi proyek strategis nasional di Kalimantan Timur.

IKN dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah kandung Gibran. Keterkaitan keluarga itu, menurut Saipul, selama ini menjadi salah satu penopang komitmen politik terhadap keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.

Keinginan Politik Prabowo Dipertanyakan

"Akan berpengaruh kepada political will atau keinginan politik Prabowo untuk melanjutkan IKN," ucap Saipul.

Ia memetakan sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi setelah Gibran tidak lagi menjabat. Skenario paling ekstrem adalah pembangunan IKN dibatalkan sama sekali. Jika itu terjadi, Saipul menyarankan aset IKN dialihkan menjadi milik pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.

Skenario kedua, pembangunan tetap berlanjut tetapi tidak lagi masuk skala prioritas Prabowo. Menurut Saipul, presiden akan lebih memprioritaskan program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Undang-Undang 3/2022 Jadi Penghalang Pembatalan

Meski membuka opsi pembatalan, Saipul menilai IKN sulit dihentikan. Megaproyek itu sudah diatur dalam Undang-Undang 3/2022 tentang Ibukota Negara. Prabowo hanya bisa menganulir aturan tersebut dengan membuat undang-undang baru atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Pembatalan proyek juga dinilai menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah. Saipul menyebut langkah itu menunjukkan konsep dan rencana besar seorang presiden bisa berubah seketika saat terjadi pergantian pemimpin.

"Itu cara pikir yang kurang baik dalam mengelola negara," tegasnya.

Ia mendorong pemerintah menempatkan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan, bukan kepentingan politik yang momentum dan berlangsung sesaat.

Otorita IKN Menolak Berkomentar

Konfirmasi kelanjutan pembangunan IKN setelah Gibran tak menjabat Wakil Presiden telah diupayakan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi. Ia menolak memberikan komentar.

"Suasana politik lagi panas," ucapnya melalui pesan WhatsApp.

Status pembangunan IKN kini bergantung pada arah kebijakan Prabowo, sementara dasar hukum proyek tetap mengacu pada UU 3/2022. Perubahan prioritas anggaran dan program menjadi indikator yang akan dipantau publik di Kalimantan Timur.

Follow halobalikpapan.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: kaltimkece.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks