MAHAKAM ULU — Rencana pembangunan PLTA Batoq Kelo di Kabupaten Mahulu mendapat lampu hijau dari Otorita IKN. Proyek berkapasitas 300 MW ini disebut-sebut sebagai langkah konkret memperkuat pasokan energi hijau untuk Ibu Kota Nusantara.
Otorita IKN menilai PLTA ini bukan sekadar infrastruktur kelistrikan. Lebih dari itu, proyek tersebut menjadi ajang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi ke energi bersih.
Lokasi PLTA di Mahulu dinilai strategis karena berada di wilayah penyangga IKN. Dengan kapasitas 300 MW, pasokan listrik dari pembangkit ini diharapkan mampu menopang kebutuhan energi di kawasan inti pemerintahan baru.
Otorita IKN menyebut proyek ini sejalan dengan visi Nusantara sebagai kota hutan (forest city) yang mengedepankan energi terbarukan. PLTA Batoq Kelo menjadi salah satu pilar dalam bauran energi hijau IKN.
Pembangunan PLTA ini tidak hanya berdampak pada pasokan listrik IKN. Warga di Mahulu dan daerah sekitarnya juga diproyeksikan menikmati akses listrik yang lebih stabil dan murah.
Proyek ini membuka peluang lapangan kerja baru selama masa konstruksi dan operasional. Tenaga kerja lokal diprioritaskan untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
IKN menargetkan 100 persen pasokan listrik dari energi terbarukan pada 2045. PLTA Batoq Kelo menjadi salah satu proyek andalan untuk mencapai target tersebut.
Selain tenaga air, IKN juga mengembangkan tenaga surya dan angin. Kombinasi ini diharapkan mampu memutus ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang selama ini dominan di Kalimantan.
Hingga berita ini diturunkan, jadwal pasti operasional PLTA Batoq Kelo belum dirilis secara resmi. Namun, Otorita IKN memastikan proyek ini masuk dalam prioritas jangka pendek hingga menengah.
Studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan tengah berjalan. Pemerintah daerah setempat diminta menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jaringan transmisi.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyambut baik rencana ini. Mereka berharap proyek PLTA tidak hanya mengaliri listrik ke IKN, tetapi juga membuka isolasi wilayah pedalaman yang selama ini minim akses energi.
Koordinasi antara Otorita IKN, pemerintah provinsi, dan kabupaten terus dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kepentingan warga lokal.