SAMARINDA — Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti kebijakan pemerintah kota yang dinilai terlalu terfokus pada penanganan dampak PHK tanpa diimbangi upaya strategis membuka kesempatan kerja baru. Anggota dewan menilai pendekatan ini hanya bersifat kuratif dan tidak menyentuh akar masalah pengangguran di daerah.
Menurut mereka, pemerintah harus mulai menggeser prioritas dari sekadar memberikan bantuan atau pelatihan bagi korban PHK menjadi mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara massal. "Perhatian utama pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang terdampak PHK, tapi bisa membuka lapangan kerja baru," ujar perwakilan Komisi IV dalam rapat dengan dinas terkait.
Tekanan terhadap pasar tenaga kerja di Samarinda terus meningkat. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lowongan yang tersedia. Komisi IV menilai program padat karya atau pelatihan kewirausahaan yang berjalan selama ini belum cukup untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Pemerintah kota didorong untuk melakukan pemetaan ulang terhadap potensi ekonomi lokal yang bisa dikembangkan. Sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan disebut-sebut sebagai ladang baru yang bisa segera digarap untuk menyerap tenaga kerja.
DPRD Samarinda meminta eksekutif untuk lebih agresif dalam menarik investasi yang padat karya. Selain itu, pengembangan UMKM lokal juga dinilai perlu mendapat prioritas agar bisa naik kelas dan menyerap lebih banyak pekerja.
"Jangan sampai kita hanya sibuk mengurus mereka yang sudah terlanjur di-PHK, sementara anak-anak muda yang baru lulus sekolah atau kuliah tidak punya tempat untuk bekerja," tambah anggota dewan tersebut.
Komisi IV DPRD Samarinda akan terus mengawal realisasi program-program yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Mereka meminta pemerintah kota untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur dalam waktu dekat.
Dorongan ini menjadi catatan penting bagi Pemkot Samarinda untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih progresif di tengah lesunya perekonomian global yang turut berdampak pada sektor ketenagakerjaan di daerah.