PENAJAM — Paket sembako dan kebutuhan pokok mulai didistribusikan langsung ke tangan nelayan di sejumlah titik pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara. Program kolaborasi antara Satpolairud Polres PPU dan Baznas PPU ini menyasar warga yang selama ini berada di luar jangkauan bantuan reguler dari pemerintah daerah.
Bantuan tahap awal diberikan kepada puluhan kepala keluarga nelayan yang berdomisili di kawasan pesisir. Mereka tergabung dalam kelompok nelayan kecil yang hasil tangkapannya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim.
“Kami menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan menggantungkan hidup dari hasil laut,” ujar perwakilan Satpolairud Polres PPU dalam keterangannya.
Setiap paket bantuan berisi bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Baznas PPU menyiapkan logistik dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun sepanjang tahun.
Penyaluran dilakukan secara door to door oleh personel Satpolairud yang sudah familiar dengan kondisi geografis pesisir PPU. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terdistribusi ke pihak yang tidak berhak.
Satpolairud memiliki jangkauan operasi hingga ke wilayah perairan yang sulit diakses jalur darat. Dengan armada boat patroli, personel bisa menjangkau pemukiman nelayan di muara sungai dan pulau-pulau kecil di sekitar PPU.
“Kami punya kapal dan personel yang biasa berpatroli. Sekalian kami sisipkan kegiatan sosial seperti ini,” tambahnya. Pola ini dinilai efektif karena warga pesisir sering kali luput dari pendataan bansos berbasis RT/RW di darat.
Warga menyambut baik kedatangan petugas. Beberapa nelayan mengaku baru pertama kali menerima bantuan langsung dari aparat kepolisian. Mereka berharap program serupa bisa berlanjut secara berkala, terutama saat musim paceklik ikan.
Baznas PPU berkomitmen melanjutkan distribusi bantuan ke titik-titik pesisir lain yang belum tersentuh. Data penerima manfaat akan diperbarui secara berkala agar tidak tumpang tindih dengan program bantuan dari dinas sosial atau pemerintah desa.