SAMARINDA — Perlambatan industri pertambangan di Kalimantan Timur berdampak langsung pada puluhan ribu pekerja. Data terbaru menunjukkan sebanyak 40.000 orang telah dirumahkan atau kehilangan pekerjaan, menjadikan sektor ini sebagai penyumbang utama lonjakan angka pengangguran di provinsi penghasil batu bara tersebut.
Para pekerja yang sebelumnya menggantungkan hidup di perusahaan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau kini mulai bergerak ke pusat-pusat ekonomi. Samarinda dan Balikpapan menjadi tujuan utama karena dianggap memiliki sektor jasa dan perdagangan yang lebih cair.
“Kami tidak punya pilihan. Di kampung sudah tidak ada kerja, di kota setidaknya ada harapan walau jadi buruh harian,” ujar seorang mantan operator alat berat yang memilih tidak disebutkan namanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim sebelumnya mengakui adanya pergeseran pola pengangguran. Jika sebelumnya pengangguran terkonsentrasi di daerah pedesaan dan sekitar tambang, kini mulai terlihat peningkatan jumlah pencari kerja di wilayah urban.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran baru. Infrastruktur kota seperti Samarinda dan Balikpapan dinilai belum siap menampung gelombang pencari kerja baru yang datang tanpa keahlian di sektor informal atau jasa.
Lesunya tambang tidak hanya memutus penghasilan pekerja, tetapi juga mengeringkan perputaran uang di daerah-daerah penyangga. Warung, kos-kosan, dan jasa transportasi di sekitar lokasi tambang ikut terdampak karena daya beli warga menurun drastis.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih berupaya mendorong sektor alternatif seperti perkebunan sawit dan pariwisata, namun proses penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor itu berjalan lambat.
Pemprov Kaltim telah menyiapkan program pelatihan kerja dan perluasan lapangan kerja di sektor non-tambang. Namun, realisasi program tersebut belum mampu mengejar laju PHK yang terjadi dalam waktu singkat. Beberapa perusahaan tambang juga dilaporkan masih menunggak pesangon dan hak-hak pekerja yang dirumahkan.
Dinas Tenaga Kerja setempat masih terus melakukan pendataan dan mediasi antara perusahaan dan pekerja yang terdampak. Sementara itu, ribuan kepala keluarga di kawasan tambang masih menunggu kepastian nasib mereka.