SAMARINDA — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim tengah menyelesaikan pendataan detail seluruh aset Mal Lembuswana. Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir menyatakan fokus utama saat ini adalah memastikan serah terima berjalan mulus tanpa ada aset yang bermasalah.
"Fokus utama kami saat ini adalah menyelesaikan inventarisasi secara detail agar serah terima dapat dilakukan setelah seluruh aset dipastikan clear," kata Muzakkir di Samarinda, Rabu.
Tim gabungan khusus di bawah arahan Sekretaris Daerah telah diterjunkan untuk mengamankan fasilitas mal. Hasil pemantauan awal mencatat keberadaan 150 unit gerai yang tersebar di sembilan bangunan utama. Selain itu, tim juga menemukan sejumlah peralatan mesin peninggalan pengelola sebelumnya.
Pengambilalihan ini dilakukan seiring akan berakhirnya perjanjian bangun guna serah (BOT) antara pemda dan PT Cipta Sumena Indah Satresna (CSIS) pada 26 Juli 2026. Pemerintah ingin mencegah jeda layanan komersial yang bisa mengganggu aktivitas penyewa dan masyarakat.
Dari data sementara, nilai tanah milik pemprov di kompleks tersebut telah mencapai Rp702 miliar. Sementara untuk nilai riil bangunan beserta peralatannya, BPKAD segera melakukan penaksiran ulang secara profesional.
"Kemungkinan bernilai triliunan rupiah secara keseluruhan tanah dan bangunan," ungkap Muzakkir.
Gubernur Kalimantan Timur akan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) untuk memegang kendali penuh manajemen operasional harian mal. Transisi ini diupayakan maksimal agar tidak ada kekosongan pengelolaan.
Pemerintah juga membuka peluang skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau kontrak rancang bangun baru dengan investor potensial. Opsi ini disiapkan jika kawasan komersial itu membutuhkan peremajaan desain fisik agar lebih kekinian.
Pemerintah memastikan tidak akan ada jeda layanan komersial yang mengganggu aktivitas perniagaan penyewa maupun masyarakat. Proses transisi dilakukan secara bertahap dengan pengamanan seluruh fasilitas oleh tim gabungan.
Proses serah terima ditargetkan bulan depan setelah seluruh inventarisasi aset dinyatakan tuntas. BPKAD masih menunggu hasil pendataan detail sebelum menyerahkan pengelolaan ke Perusda MBS.
Pemerintah membuka kemungkinan skema KSP atau kontrak baru dengan investor potensial. Hal ini khusus untuk kebutuhan peremajaan desain fisik mal agar lebih modern dan kompetitif.