SAMARINDA — Seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur kompak membentuk barisan untuk menghadapi tekanan fiskal tahun depan. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026), Gubernur Rudy Mas'ud bersama para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Kaltim menyepakati langkah kolektif untuk berkomunikasi langsung dengan Kementerian Keuangan.
"Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur membahas kondisi keuangan daerah, terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal dan posisi keuangan kabupaten maupun kota. Hasilnya, kami sepakat segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," kata Rudy dalam keterangannya.
Berdasarkan proyeksi awal dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Kaltim tahun anggaran 2027 diperkirakan hanya berada di kisaran Rp 12,1 triliun. Jika angka ini terealisasi, maka akan terjadi penurunan signifikan dalam dua tahun berturut-turut.
Pada APBD 2026, nilai anggaran ditetapkan sekitar Rp 15,15 triliun, sementara APBD 2025 masih mencapai sekitar Rp 21 triliun. Artinya, dalam kurun dua tahun, potensi pengurangan anggaran mencapai lebih dari Rp 8 triliun atau setara 42 persen dari total belanja dua tahun lalu.
Rudy menegaskan bahwa angka Rp 12,1 triliun tersebut belum final. Besaran APBD masih sangat tergantung pada keputusan pemerintah pusat mengenai alokasi transfer ke daerah. Karena itu, pertemuan dengan Kementerian Keuangan dinilai menjadi jalan keluar untuk membahas kapasitas fiskal daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.
"Ini masih rencana. Kita masih menunggu kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dana transfer ke daerah," ujarnya.
Rencananya, rombongan kepala daerah se-Kaltim akan berangkat bersama-sama ke Jakarta dalam waktu dekat. "Insya Allah kita akan datang bersama-sama. Secepatnya akan kami jadwalkan," tambah Rudy.
Penurunan nilai APBD berpotensi mengubah struktur belanja daerah secara fundamental. Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah meningkatnya persentase belanja pegawai terhadap total anggaran. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap pos belanja yang tidak menjadi prioritas.
Pemprov Kaltim bersama DPRD akan memfokuskan anggaran pada pelayanan dasar dan program strategis. Sebaliknya, pos belanja seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di lingkungan perangkat daerah akan menjadi sasaran utama efisiensi.
"Kita berharap kapasitas fiskal Kalimantan Timur dapat diperkuat sehingga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal pada 2027," demikian Rudy.