SAMARINDA — Rencana pemotongan insentif guru swasta ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, di Gedung D Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Ia menyebut penurunan nilai insentif tersebut merupakan dampak langsung dari berkurangnya anggaran yang diterima provinsi dari pemerintah pusat.
Skema Baru: Prioritas Guru Senior atau Potong Semua?
Baba menjelaskan, pihaknya masih mengevaluasi sejumlah skema agar kebijakan ini tidak terlalu memberatkan. Salah satu opsi yang mengemuka adalah menaikkan nominal insentif menjadi Rp400 ribu, namun dengan konsekuensi mengurangi jumlah penerima.
"Ada sejumlah skema yang dapat diterapkan. Kemungkinan nanti akan dibuat kriteria, misalnya guru yang telah mengabdi minimal lima tahun mendapat prioritas. Sementara yang masa pengabdiannya di bawah lima tahun, kemungkinan belum bisa menerima bantuan tersebut," ujar Baba.
Anggaran Terbatas, Keputusan Ada di Tangan Gubernur
Politisi PDIP ini menambahkan, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Kaltim setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sekretaris daerah, dan dinas pendidikan tengah menyusun rancangan anggaran untuk tahun 2027.
Baba mengakui, kebijakan ini akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Komisi IV DPRD Kaltim. Ia memperkirakan akan banyak aspirasi dan keluhan yang masuk dari para tenaga pendidik yang terdampak.
Dampak Pemotongan TKD Mulai Terasa
Penurunan insentif ini menjadi salah satu indikasi pertama dari dampak pemotongan dana transfer ke daerah terhadap sektor pendidikan di Kalimantan Timur. Sebelumnya, insentif Rp1 juta per bulan bagi guru swasta dianggap sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah provinsi terhadap tenaga pengajar di luar sekolah negeri.
Dengan skema baru yang masih dikaji, nasib 2.700 guru swasta di Bumi Etam kini menggantung. Mereka harus menunggu keputusan final pemerintah provinsi yang diperkirakan rampung bersamaan dengan pengesahan APBD 2027.
