Samarinda — Kalimantan Timur mencatat pencapaian signifikan dalam sektor pendidikan dengan angka partisipasi sekolah (APS) yang telah menyentuh angka 99,5 persen. Capaian ini mencerminkan peningkatan akses pendidikan yang kuat bagi generasi muda di provinsi, menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
APS 99,5 Persen: Hasil Kerja Dinas Pendidikan
Seno Aji mengungkapkan pencapaian tersebut saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Disdikbud Kaltim, Sabtu (2/5). Wakil Gubernur menekankan bahwa capaian APS tersebut merupakan hasil kolaborasi intens bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
"Partisipasi kasar Kalimantan Timur sudah mencapai 99,5 persen. Nah ini juga hasil kerja dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur," ujar Seno Aji.
Komitmen Program Kuliah Gratis untuk Lulusan SMA
Merespons capaian ini, pemerintah provinsi menetapkan komitmen baru untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Seno Aji menjelaskan bahwa lulusan SMA dan pendidikan menengah sederajat akan mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan dukungan program kuliah gratis dari pemerintah daerah.
"Ke depan kita akan terus memberikan yang terbaik supaya setelah SMA atau pendidikan atas, mereka bisa berkuliah. Karena berkuliah, mereka sudah disambut dengan pendidikan gratis juga dari provinsi," jelasnya.
Strategi ini bertujuan memastikan kontinuitas pendidikan dan membuka peluang karir yang lebih luas bagi generasi muda Kaltim. Pemerintah daerah percaya bahwa dukungan finansial untuk pendidikan tinggi akan mengurangi hambatan ekonomi dalam melanjutkan studi.
Sinergi Lintas Sektor dan Kesejahteraan Pendidik
Seno Aji menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, serta SMK dan SMA untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
"Kita berharap bisa sinergi dengan semua stakeholder, baik SMK negeri dan swasta, SMA negeri dan swasta, dan lain sebagainya. Kita sama-sama memajukan pendidikan," tegasnya.
Selain fokus pada peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian pada kesejahteraan guru non-ASN. Seno Aji memastikan adanya jaminan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan untuk pendidik yang belum memiliki status aparatur sipil negara.
"Untuk kesejahteraan guru non-ASN, kita ada jaminannya. Kita akan berikan insentif Rp500.000 per bulan. Ke depan kalau memang memungkinkan anggarannya, kita akan coba review kembali," ujarnya.
Tantangan Anggaran dan Kebijakan Pusat
Wakil Gubernur mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi pertimbangan dalam meningkatkan insentif pendidik. Pemerintah daerah menjaga keberlanjutan program sambil menunggu kemungkinan peningkatan anggaran di masa depan.
"Kalau bisa kita tingkatkan tentu akan kita upayakan, tapi saat ini anggaran belum mencukupi. Jadi kita pertahankan dulu di angka itu," sambungnya.
Seno Aji juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti regulasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk kebijakan perpanjangan masa kerja guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Dukungan pendanaan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipastikan akan tetap berjalan untuk menunjang operasional pendidikan di daerah.
