SAMARINDA — Kalimantan Timur kini berada dalam pusaran perubahan besar seiring masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, tantangan klasik mengenai pemerataan kualitas pendidikan masih membayangi provinsi ini, terutama terkait kesenjangan fasilitas antara kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan dengan wilayah pelosok.
Analis Kebijakan Publik, Odjie Samroji, menilai pendidikan untuk semua harus dibaca secara lebih jujur oleh pemangku kebijakan. Menurutnya, pendidikan bermutu tidak boleh hanya dinikmati oleh anak-anak di pusat kota yang memiliki stabilitas jaringan internet dan kemampuan finansial untuk les tambahan.
"Pendidikan bermutu harus sampai kepada anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak di kampung, hingga anak penyandang disabilitas," tegas Odjie dalam tinjauan kebijakan publiknya baru-baru ini.
Data BPS: Angka Partisipasi Sekolah Menurun di Usia Produktif
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan capaian yang kontras pada tiap jenjang usia di Kalimantan Timur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7–12 tahun memang sangat tinggi mencapai 99,64 persen, disusul usia 13–15 tahun sebesar 97,34 persen.
Kondisi mulai berubah pada kelompok usia menengah atas. APS usia 16–18 tahun tercatat sebesar 84,15 persen, dan merosot tajam pada kelompok usia 19–23 tahun yang hanya tersisa 33,15 persen. Angka ini memberi sinyal kuat bahwa tantangan keberlanjutan pendidikan semakin berat pada jenjang yang lebih tinggi.
Fakta ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar memastikan anak masuk sekolah dasar. Fokus utama kini bergeser pada cara memastikan mereka bertahan, belajar dengan layak, hingga mampu menembus pendidikan tinggi tanpa terganjal kendala ekonomi maupun geografis.
Rencana Pembangunan Sekolah Baru dan Validasi Data 2026
Merespons kebutuhan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mulai bersinergi dengan pemerintah pusat. Langkah konkret yang diambil adalah melakukan verifikasi dan validasi usulan pembangunan sekolah baru yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026.
Pembangunan fisik ini dirancang untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah di berbagai wilayah strategis. Kendati demikian, pembangunan gedung saja dianggap belum cukup jika tidak dibarengi dengan penempatan guru yang proporsional serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas.
Prinsip good governance menuntut tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam proyek pendidikan. Sekolah harus dibangun di lokasi yang tepat berdasarkan kebutuhan riil warga, bukan sekadar memenuhi target administratif atau penyerapan anggaran tahunan.
Ujian Keadilan Sosial di Tengah Ekspansi Industri
Kaltim perlu menjadikan pendidikan sebagai agenda keadilan sosial yang mendesak. Masalah biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan harian sering kali menjadi penyebab utama anak dari keluarga rentan putus sekolah, meskipun biaya SPP sudah digratiskan.
Di daerah yang kaya akan sumber daya alam, peran sektor swasta menjadi kunci krusial. Perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi didorong untuk mengalihkan program tanggung jawab sosial (CSR) mereka ke sektor pendidikan secara struktural.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lokal diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih manusiawi. Tanpa keberpihakan kebijakan yang nyata bagi masyarakat pedalaman, visi pendidikan yang adil bagi seluruh anak Kaltim akan sulit terwujud di tengah derap pembangunan IKN.
