SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memberikan penjelasan rinci mengenai alokasi anggaran renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur senilai Rp25 miliar. Anggaran yang sempat memicu perbincangan di tingkat nasional tersebut ditegaskan bukan diperuntukkan bagi satu bangunan tunggal, melainkan akumulasi dari puluhan paket pengerjaan di kompleks pemerintahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengungkapkan bahwa total anggaran tersebut terbagi ke dalam 55 paket belanja setelah melalui proses penyesuaian. Dari angka Rp25 miliar, porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk rehabilitasi bangunan utama rumah jabatan gubernur hanya sebesar Rp3,49 miliar.
“Yang berkembang di luar seolah-olah Rp25 miliar itu untuk satu rumah jabatan. Padahal itu terdiri dari 57 paket belanja, yang kemudian menjadi 55 paket setelah ada penyesuaian,” ujar Astri dalam jumpa pers di Diskominfo Kaltim, Selasa (5/5/2026).
Rincian Paket Belanja untuk Fasilitas Penunjang dan Perkantoran
Berdasarkan paparan data Pemprov Kaltim, anggaran tersebut mencakup rehabilitasi ruang kantor gubernur, ruang kerja wakil gubernur, hingga pengadaan sarana prasarana lainnya. Beberapa item yang masuk dalam perencanaan adalah pengadaan perabot, alat dapur, videotron, pagar, serta perbaikan fasilitas penunjang di dalam kompleks rumah jabatan.
Astri menjelaskan bahwa anggaran ini juga digunakan untuk perbaikan beberapa gedung layanan dan fasilitas operasional yang berada di lingkungan yang sama. Menurutnya, terjadi kesalahpahaman publik dalam membaca data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Yang diambil itu data Rencana Umum Pengadaan (RUP) sifatnya rencana. Nilainya belum tentu terealisasi sebesar itu karena masih ada proses negosiasi dan efisiensi,” katanya. Ia menambahkan bahwa perencanaan ini sudah disusun sejak 2024 untuk tahun anggaran 2025, jauh sebelum pemenang pemilihan gubernur diketahui.
Kondisi Kerusakan Bangunan dan Dampak Cuaca Ekstrem
Keputusan melakukan rehabilitasi besar-besaran didasarkan pada hasil evaluasi lapangan yang menunjukkan kondisi sejumlah fasilitas sudah tidak layak. Astri memaparkan adanya kerusakan pada instalasi listrik, aliran air yang tersumbat, hingga pompa air yang tidak lagi berfungsi secara optimal.
Kerusakan diperparah oleh cuaca ekstrem sepanjang tahun 2025 yang memicu kebocoran atap di berbagai titik. Bahkan, lantai dua rumah jabatan dilaporkan sempat tergenang air, sementara di gedung Odah Etam terjadi kebocoran yang mengakibatkan air masuk ke dalam ruangan utama saat hujan deras.
“Sekarang aktivitas di rujab sangat tinggi, hampir setiap hari ada kegiatan. Berbeda dengan sebelumnya yang jarang digunakan, sehingga banyak fasilitas tidak terawat,” jelas Astri.
Kerusakan juga ditemukan pada fasilitas pendukung lain seperti Guest House dan area taman yang rutin digunakan untuk pelayanan masyarakat. Astri menegaskan bahwa seluruh perbaikan ini bertujuan untuk menjaga aset negara dan meningkatkan kualitas layanan pimpinan daerah, siapa pun gubernur yang menjabat nantinya.
“Ini bukan untuk orang per orang, tapi untuk mempersiapkan fasilitas layanan bagi pimpinan daerah siapa pun yang terpilih. Jadi perlu diluruskan agar tidak terjadi framing yang keliru di masyarakat,” pungkasnya.
