SAMARINDA — Fenomena judi online dan pinjaman online ilegal di Kalimantan Timur tidak lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Faisal, menyebut kondisi ini memerlukan intervensi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pendekatan sosial dan ekonomi.
Dampak Judol dan Pinjol bagi Warga Kaltim
Menurut Faisal, dampak paling nyata dari judol dan pinjol ilegal adalah meningkatnya angka kredit macet di kalangan anak muda. Banyak dari mereka yang tergiur pinjaman instan untuk bermain judi, lalu terlilit utang yang terus membengkak.
"Yang paling memprihatinkan, generasi muda kita jadi kehilangan orientasi. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk mendapat uang, bukan melalui kerja keras," ujar Faisal dalam keterangannya, Senin pekan lalu.
Literasi Digital Jadi Kunci Pencegahan
Faisal mendorong pemerintah provinsi untuk menggencarkan program literasi digital hingga ke tingkat kelurahan dan kampung. Edukasi ini tidak hanya tentang cara menggunakan internet, tetapi juga tentang memahami modus penipuan dan risiko finansial dari platform ilegal.
"Anak-anak kita harus paham bahwa judi online itu tidak ada untungnya. Sama seperti pinjol ilegal yang bunganya mencekik. Ini harus masuk ke kurikulum nonformal di komunitas," tegasnya.
Penguatan Ekonomi Warga sebagai Solusi Jangka Panjang
Selain literasi, politisi tersebut menyoroti pentingnya penguatan ekonomi warga sebagai tameng utama. Menurutnya, banyak korban judol dan pinjol berasal dari kalangan yang secara ekonomi rentan dan minim akses ke permodalan legal.
Faisal mendorong program UMKM dan koperasi desa diperkuat agar warga punya alternatif pinjaman yang aman. "Kalau ekonomi rakyat kuat, mereka tidak akan mudah terpancing iming-iming pinjol cepat cair," tambahnya.
Apa Langkah Pemprov Kaltim Selanjutnya?
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim belum merilis kebijakan spesifik terkait usulan tersebut. Namun, Faisal berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah disusun bisa mengakomodasi program literasi digital dan penguatan ekonomi sebagai prioritas.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk lebih agresif menindak situs judi online dan perusahaan pinjol ilegal yang beroperasi di wilayah Kaltim.
