SENDAWAR — Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa proyek Lapas baru di Sendawar tidak boleh terhambat urusan lahan. Ia meminta jajarannya memastikan lahan yang akan digunakan benar-benar bersih dari klaim pihak mana pun sebelum proses konstruksi dimulai.
Mengapa Lahan Clear and Clean Jadi Syarat Mutlak?
Menurut Frederick, pengalaman proyek-proyek pemerintah sebelumnya kerap tersendat karena sengketa lahan yang tidak tuntas di awal. "Saya tidak mau pembangunan Lapas ini nanti bermasalah di tengah jalan. Clear and clean itu harga mati," ujarnya saat memimpin rapat koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi gugatan warga atau tumpang tindih sertifikat yang bisa memperpanjang waktu pengerjaan. Pemerintah Kabupaten Kubar akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk memverifikasi status lahan.
Berapa Anggaran dan Target Pembangunan Lapas Baru?
Meski belum dirinci secara terbuka, pembangunan Lapas kelas II di Sendawar masuk dalam prioritas Kemenkumham untuk mengurai kepadatan hunian di Lapas-lapas eksisting di Kalimantan Timur. Frederick menyebut proyek ini akan dibiayai melalui skema anggaran pusat, bukan APBD Kubar.
Target awal, proses sertifikasi lahan dituntaskan dalam beberapa bulan ke depan. Setelah lahan dinyatakan aman, barulah tahap perencanaan teknis dan lelang konstruksi dimulai.
Apa Dampak Lapas Baru bagi Warga Sendawar?
Pembangunan Lapas baru diproyeksikan menyerap tenaga kerja lokal selama masa konstruksi. Selain itu, keberadaan fasilitas pemasyarakatan juga diharapkan mengurangi tekanan pada Lapas Tenggarong yang selama ini menampung narapidana dari seluruh Kaltim.
Frederick memastikan bahwa pembangunan Lapas ini tidak akan mengganggu permukiman warga. Lokasi yang disiapkan berada di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona fasilitas umum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kubar.
Kapan Pembangunan Fisik Mulai?
Pemerintah Kabupaten Kubar belum menetapkan tanggal pasti peletakan batu pertama. Semua tergantung pada rampungnya proses sertifikasi lahan. "Kalau lahan sudah clear, kami bisa bergerak cepat. Jangan sampai proyek strategis ini mangkrak karena urusan administrasi," kata Frederick.
Kanwil Kemenkumham Kaltim sendiri telah menyatakan kesiapan untuk mendampingi proses pengadaan lahan hingga tahap pembangunan. Langkah ini menjadi bagian dari program nasional peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan di daerah-daerah.
