BERAU — Ketergantungan terhadap tengkulak masih membelenggu mayoritas nelayan di Kampung Balikukup, pesisir utara Kabupaten Berau. Kondisi ini membuat mereka sulit keluar dari jeratan utang dan harga jual ikan yang tidak kompetitif. DPRD Berau kemudian mengusulkan kampung tersebut masuk dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah program nasional yang digulirkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Mengapa Kampung Balikukup Butuh Program Ini?
Kampung Balikukup dikenal sebagai salah satu sentra perikanan tangkap di Berau. Namun, akses permodalan dan rantai distribusi yang panjang membuat nelayan lebih banyak bergantung pada tengkulak. Akibatnya, nelayan hanya menerima margin keuntungan yang tipis, sementara utang terus menggunung.
“Nelayan di sini butuh akses langsung ke pasar dan permodalan yang lebih sehat. Program Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi solusi untuk memutus rantai tengkulak,” ujar anggota DPRD Berau yang mengusulkan program tersebut.
Apa Itu Program Kampung Nelayan Merah Putih?
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat yang menyasar desa-desa pesisir dengan potensi perikanan tinggi. Program ini menyediakan bantuan berupa kapal, alat tangkap modern, cold storage, hingga akses pembiayaan melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro. Tujuannya, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak untuk modal dan pemasaran.
Jika Kampung Balikukup diterima dalam program ini, nelayan setempat akan mendapatkan pendampingan usaha dan pelatihan pengelolaan hasil tangkapan. DPRD Berau berharap usulan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Berapa Banyak Nelayan di Balikukup yang Terjerat Tengkulak?
Berdasarkan data DPRD Berau, ratusan nelayan di Kampung Balikukup tercatat masih bergantung pada tengkulak. Sebagian besar dari mereka adalah nelayan tradisional yang melaut dengan kapal kecil dan alat tangkap sederhana. Tanpa akses permodalan formal, mereka terpaksa meminjam uang dari tengkulak dengan bunga tinggi.
Ketergantungan ini diperparah dengan fluktuasi harga ikan di tingkat tengkulak yang kerap tidak menguntungkan nelayan. Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan bisa memutus lingkaran setan tersebut.
Langkah Selanjutnya dari DPRD Berau?
DPRD Berau akan mengirimkan usulan resmi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat. Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur pendukung seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan di Kampung Balikukup.
“Kami tidak hanya mengusulkan, tapi juga akan mengawal prosesnya hingga program ini benar-benar terealisasi. Nelayan Balikukup sudah terlalu lama bergantung pada tengkulak,” tegas anggota DPRD tersebut.
