KALIMANTAN TIMUR — Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa perluasan MDR QRIS 0% ini merupakan bentuk keberpihakan ekosistem sistem pembayaran kepada masyarakat dan pelaku usaha. Untuk kategori usaha mikro (UMI), tarif 0% tetap berlaku hingga transaksi senilai Rp 500 ribu.
"Bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, kami memperkuat strategi dari sistem pembayaran kami dengan mengeluarkan dua kebijakan utama," ujar Destry dalam peluncuran Karya Kreatif Indonesia 2026, Kamis (20/8).
Sinergi Ekosistem Pembayaran untuk Perluas Manfaat Digitalisasi
Destry menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia semata, melainkan melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem pembayaran. Sinergi ini mencakup penyelenggara jasa pembayaran, penyedia infrastruktur pembayaran, hingga payment gateway.
"Ini menunjukkan keberpihakan bukan hanya dari Bank Indonesia, tapi ini adalah dari ekosistem sistem pembayaran kita," katanya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas manfaat digitalisasi pembayaran bagi masyarakat luas sekaligus mendukung perekonomian nasional. "Jadi ini adalah sinergi dan kolaborasi dari ekosistem sistem pembayaran untuk masyarakat, untuk negeri," tambah Destry.
KKI: Karya Anak Bangsa yang Terintegrasi QRIS
Kebijakan kedua yang diperkenalkan BI adalah implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment. Destry menjelaskan bahwa KKI terintegrasi langsung dengan ekosistem QRIS sehingga memberikan alternatif pembayaran yang lebih efisien.
"Kedua adalah implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan atau deferred payment yang sangat efisien dan terintegrasi langsung dengan ekosistem QRIS," jelasnya.
Destry menekankan bahwa KKI merupakan produk kartu kredit yang dikembangkan di dalam negeri dan menjadi salah satu bentuk inovasi sistem pembayaran karya anak bangsa. "Ini adalah karya anak bangsa. Ini adalah produk Indonesia," katanya.
Ekspansi KKI ke Sektor Retail
Sebelumnya, KKI telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung transaksi dalam ekosistem pemerintahan. Kini, BI mulai mendorong perluasan pemanfaatannya ke sektor retail agar masyarakat dapat menggunakan KKI sebagai alternatif instrumen pembayaran.
"Jadi, (Kartu Kredit Indonesia) sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh pemerintah dan sekarang kami masuk ke retail," ujar Destry.
BI juga mengapresiasi perbankan yang terus mendorong pemanfaatan KKI. Menurut Destry, perluasan penggunaan KKI membutuhkan dukungan seluruh pelaku industri agar instrumen pembayaran tersebut dapat diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat.
